Menyimak Nasib Penjual Gorengan Setelah Peredaran Minyak Goreng  Curah Dihentikan

Jakarta, Inako

Pemerintah mewajibkan semua minyak goreng yang dijual kepada masyarakat dalam bentuk kemasasan demi menjamin higienis. Oleh karena itu, pemerintah melarang peredaran minyak goreng curah sejak Januari 2020.

Bagaimana respon pedagang gorengan terhadap kebijakan menghentikan peredaran minyak goreng curah? Salah satu pedagang gorengan di kawasan Lapangan Banteng, Jakarta Pusat yang bernama Hartawan (28) menilai dengan harga jual minyak goreng curah saat ini saja sudah mahal, sehingga hanya meraup keuntungan sedikit. Padahal, ia sudah menjual gorengannya dengan harga Rp 1.000 per buah.

Simak video InaTv dan jangan lupa klik "subscribe and like" menuju Indonesia sejahtera.
 

"Jadi mahal minyaknya ya. Ini saja saya jual Rp 1.000 sudah tipis banget untungnya," kata Hartawan kepada wartawan, Senin (7/10/2019).

Hartawan yang sehari-hari berjualan gorengan dan juga berbagai minuman di kawasan Lapangan Banteng tersebut, hanya meraup keuntungan dari gorengan sebesar Rp 30.000 dari omzetnya Rp 105.000 per hari.

Jika harga minyak curah dikemas akan naik meski hanya Rp 500/liter, dampaknya harga gorengan yang ia jual juga turut naik dengan kisaran Rp 1.500-2.000/buah.

"Ya kalau naik mau nggak mau saya jual naik, gorengannya paling Rp 1.500-2.000 saya jual," tuturnya.

Sementara Wakil Ketua Umum Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia (APPSI) Ngadiran mengatakan bahwa kebijakan Kementerian Perdagangan (Kemendag) melarang minyak goreng curah diperjualbelikan tidak perlu dipermasalahkan. Baginya, penjual hanya menyediakan minyak goreng yang tersedia dan dicari masyarakat.

"Kita pedagang itu kalau ada barangnya kita jual, nggak ada barangnya ya nggak jual. Selagi masih ada berarti kita masih jual. Kalau nggak ada apa yang mau kita jual?" kata Ngadiran kepada wartawan, Senin (7/10/2010).

Menurut Ngadiran, program yang dibuat pemerintah sebenarnya baik jika untuk alasan kesehatan. Namun, ia meminta pemerintah bertindak tegas dalam menjalankan aturan ini.

"Program ini baik kita dukung dari tiga tahun yang lalu. Tapi prakteknya sampe sekarang kok gini-gini aja? Memang nggak ada lagi yang diomongin itu?," tanyanya.