Nelayan Teri Medan Menilai Peraturan KKP Persulit Kehidupan Mereka

Medan, Inako –

Sejumlah nelayan teri di Belawan, Kota Medan, Sumatera Utara mengatakan, peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) tahun 2016 mengakibatkan kehidupan mereka semakin sulit.

Rizal Boy Marbun, salah seorang nelayan teri di Medan, Minggu, mengatakan, akibat Permen yang dinilai tidak berkeadilan itu, kondisi mereka saat ini semakin sulit untuk bertahan hidup dikarenakan tidak lagi bisa melaut untuk mencari ikan teri yang menjadi ikon Kota Medan itu.

"Setiap kali melaut, kami merasa dihantui dan ketakutan karena adanya peraturan yang dikeluarkan oleh Kementerian Kelautan. Saat ini kami hanya bisa melaut selama 15 hari dalam satu bulan, setelah itu kami tidak melaut karena adanya razia. Penghasilan sebagai anak buah kapal satu hari untuk makan satu pekan," katanya.

Untuk itu ia meminta agar pemerintah bisa memberikan dispensasi kepada nelayan teri untuk bisa melaut lagi seperti di daerah lain seperti Jawa Tengah, Pantura, Padang dan Aceh.

"Itu agar kami bisa melaut lagi dengan tenang, supaya bisa menghidupi keluarga dan dapat menyekolahkan anak-anak kami," katanya.

Senada dengan Rizal, Anto, nelayan teri lainnya mengatakan, akibat dari jarang melaut ekonomi mereka semakin sulit, bahkan anak-anak mereka terancam putus sekolah dan merasa tersisihkan dari masyarakat lainnya yang memiliki pendidikan.  

Sebagaimana diketahui, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) telah menetapkan pengaturan mengenai jalur penangkapan ikan melalui Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 71/PERMEN-KP/2016 tentang Jalur Penangkapan Ikan dan Penempatan Alat Penangkapan Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia.

Peraturan yang ditandatangani oleh Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti pada tanggal 30 Desember 2016 itu, dibuat untuk mewujudkan pemanfaatan sumber daya ikan yang bertanggung jawab, optimal dan berkelanjutan serta mengurangi konflik pemanfaatan sumber daya ikan berdasarkan prinsip pengelolaan sumber daya ikan.

Peraturan Menteri tersebut mengatur beberapa hal, satu diantaranya adalah mengenai jalur penangkapan ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI), yang terdiri dari Jalur Penangkapan Ikan I, Jalur Penangkapan Ikan II, dan Jalur Penangkapan Ikan III.

Jalur Penangkapan Ikan I terdiri dari Jalur Penangkapan Ikan IA, meliputi perairan pantai sampai dengan 2 (dua) mil laut yang diukur dari permukaan air laut pada surut terendah, dan Jalur Penangkapan Ikan IB, meliputi perairan pantai di luar 2 (dua) mil laut sampai dengan 4 (empat) mil laut.

Sementara Jalur Penangkapan Ikan II, meliputi perairan di luar Jalur Penangkapan Ikan I sampai dengan 12 (dua belas) mil laut diukur dari permukaan air laut pada surut terendah.

Sedangkan Jalur Penangkapan Ikan III, meliputi Zona Ekonomi Ekslusif Indonesia (ZEEI) dan perairan di luar Jalur Penangkapan Ikan II.