Pakar Nilai Tak Ada Urgensi Hidupkan Kembali GBHN

Jakarta, Inako

Ahli hukum tata negara Bivitri Susanti mengaku heran dengan munculnya wacana amandemen UUD 1945 terkait menghidupkan kembali GBHN (Garis Besar Haluan Negara) seperti yang diusulkan beberapa fraksi di MPR. Ia menilai menghidupkan kembali GBHN seperti yang terjadi pada masa Orde Baru tidak ada urgensinya saat ini. Pasalnya, masih ada hal yang lebih penting untuk menjadi perhatikan pimpinan MPR dan DPR yakni revisi UU KPK dan KUHP.

"Gagasan ini kan muncul dari MPR, kita masyarakat nggak pernah ngomongin GBHN kok. Kita ngomongin KPK, KUHP, tiba-tiba memasukkan GBHN ke konstitusi. Karena itu nggak ada urgensinya. Implikasi ke tata negaraan, tapi kalau misal ke hal lain. Kalau menurut saya memasukkan GBHN itu, sebenarnya tujuan tidak berhenti di GBHN sendiri. Saya menduga ada intensi, ada niat supaya ada amendemen ke hal-hal berikutnya. Seperti kotak pandora," tutur Bivitri kepada wartawan, Jumat (11/10/2019)

Lebih lanjut, pengajar di Sekolah Tinggi Hukum Jentera ini meminta anggota MPR yang berasal dari DPR untuk lebih fokus bekerja. Menurutnya, masih banyak agenda DPR yang harus diselesaikan.

"Lebih baik anggota MPR yang dari DPR full aja kerja, kan tugasnya banyak banget. Anggota MPR yang DPD silakan bekerja, nggak usah mengkreasikan tugas baru," ucapnya.

Sebelumnya, MPR RI periode 2019-2024 memastikan akan menindaklanjuti rekomendasi tentang amandemen UUD 1945. Ketua MPR Bambang Soesatyo (Bamsoet) menegaskan bahwa amandemen UUD 1945 tidak akan mengubah sistem pemilihan presiden (pilpres).

"Intinya, kalau Anda (bertanya) apakah amandemen ini merubah sistem pemilihan presiden? (Jawabannya) Tidak," kata Bamsoet di kediaman Megawati Soekarnoputri, Jalan Teuku Umar, Senayan, Jakarta, Kamis (10/10).

Bamsoet menekankan amandemen UUD 1945 hanya berkutat tentang Garis Besar Haluan Negara (GBHN). Khususnya yang menyangkut tentang ekonomi.