Partai Pengusung AMIN  Siap Bersama PDIP Ajukan Hak di Angket Terkait Kecurangan Pemilu

Jakarta, Inakoran

Tiga partai politik (parpol) pengusung Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (AMIN), yaitu NasDem, PKS, dan PKB, telah sepakat untuk bersama-sama mengajukan hak angket terkait dugaan kecurangan Pemilu 2024. Meski langkah inisiatif diharapkan dari PDI Perjuangan, PKB menegaskan kesiapannya untuk berdiri di barisan yang menjaga kedaulatan rakyat.

BACA JUGA: Baru Masuk Pemerintahan Jokowi, Demokrat Langsung Sindir Partai di Kabinet  yang Bertingkah seperti Oposisi

Rapat bersama tiga sekretaris jenderal (sekjen) parpol yang tergabung dalam Koalisi Perubahan di NasDem Tower, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis malam (22/2/2024), menjadi saksi kesepakatan ini. Sekjen PKB, Hasanuddin Wahid, menegaskan komitmen partainya untuk mendukung hak angket sebagai upaya menjaga integritas Pemilu.

"Demi Pemilu yang jujur, adil, berkualitas, dan menghormati serta menegakkan kebenaran dan kedaulatan rakyat, PKB pasti akan bersama mereka yang menjaga dan mengawal kedaulatan rakyat. Kecurangan tidak boleh terjadi di negeri ini, karena itu kami akan berdiri bersama mereka," ujar Hasanuddin.

Tunggu PDIP

Hasanuddin menjelaskan bahwa PKB akan menunggu langkah konkret dari PDIP, sebagai fraksi terbesar di DPR RI, terkait pengajuan hak angket. Meski telah ada niatan dari Koalisi Perubahan, langkah selanjutnya bergantung pada PDIP sebagai inisiator.

"Oleh karena itu, kita tunggu langkah selanjutnya dari PDIP seperti apa karena kita belum melihat ada ajuan itu di DPR dan sebagainya," kata Hasanuddin.

BACA JUGA: Din Syamsuddin Pimpin 100 Tokoh Bangsa Tolak Hasil Pilpres  2024

Menurut Hasanuddin, hak angket memerlukan sikap politik yang nyata di parlemen. Hanya ajakan tidak cukup; perlu tindakan konkret untuk memastikan keberlanjutan langkah ini.

"Hak angket bukan hanya berupa ajakan saja. Sikap politik harus ditunjukkan secara nyata di parlemen," tegasnya.

PKB, bersama dengan Partai Nasdem dan PKS, tengah fokus mengumpulkan berbagai bukti dan saksi terkait dugaan kecurangan pada Pemilu 2024. Hasanuddin menekankan pentingnya bukti konkret yang dapat dijadikan dasar hukum saat proses hak angket berlangsung di DPR RI.

"Pelanggaran pemilu harus didukung oleh bukti yang jelas dan dapat dibuktikan secara hukum. Tidak boleh hanya berdasarkan perkataan atau berita dari media sosial," ucapnya.

BACA JUGA: The Gateway Foundation Siap Buka Hotel Pertama di Luar Angkasa Pada 2025

Langkah ini menunjukkan komitmen PKB dan partai Koalisi Perubahan lainnya untuk memberikan sumbangan konstruktif dalam menjaga integritas dan transparansi proses demokrasi di Indonesia. Dengan dukungan bersama, diharapkan hak angket dapat menjadi alat yang efektif untuk mengungkap kebenaran dan menjaga keadilan dalam pelaksanaan Pemilu 2024.