Din Syamsuddin Pimpin 100 Tokoh Bangsa Tolak Hasil Pilpres  2024

Jakarta, Inakoran

Din Syamsuddin, mantan Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah, memimpin seratus tokoh bangsa dalam menyatakan penolakan terhadap hasil Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 pada Rabu (21/2/2024). Mereka menganggap hasil pilpres tersebut curang secara terstruktur, sistematis, dan masif (TSM).

BACA JUGA:  Untuk Ketiga Kalinya, AS Memveto Resolusi PBB Mengenai Gaza Sejak Konflik Dimulai

Pernyataan sikap tersebut ditandatangani oleh 135 tokoh. Beberapa di antaranya adalah mantan Menteri Agama RI Jenderal TNI (Purn) Fachrur Razi, pakar telematika Roy Suryo, dan mantan Danjen Kopassus Mayjen TNI (Purn) Soenarko.

Pembacaan sikap dipimpin oleh Din Syamsuddin, yang menyatakan, "Kami dengan penuh kesadaran dan keyakinan menolak hasil pemungutan dan perhitungan suara pilpres yang sedang berlangsung dan kelanjutannya.”

BACA JUGA:  Begini Respon Google Soal Perpres Publisher Rights yang Ditandatangani Jokowi

Para tokoh juga menilai pelaksanaan Pilpres 2024 berlangsung menyimpang dari ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku. "Serta (menyimpang dari) etika politik berdasarkan agama dan budaya bangsa, khususnya prinsip kejujuran dan keadilan," terang Din.

Mereka yakin sikap tersebut didasarkan pada pemantauan dinamika penyelenggaraan Pilpres 2024. Din menyebut dugaan kecurangan ini terjadi sejak tahapan awal hingga penayangan hasil hitung cepat (quick count) dan real count oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU).

"Pilpres 2024 mengalami kecurangan terstruktur, sistematis, dan masif. Hal ini ditandai dengan adanya Daftar Pemilih Tetap (DPT) Bermasalah yang melibatkan sekitar 54 juta pemilih, yang tidak diselesaikan dengan baik," tutur dia.

Para tokoh ini juga menilai bahwa Pemilu 2024 telah diwarnai oleh intimidasi, tekanan, bahkan ancaman terhadap masyarakat. Mereka menyoroti pengerahan aparat pemerintahan untuk mendukung pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 2, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

BACA JUGA:  Kemajuan AI Bikin Hari Kiamat Semakin Tampak di Depan Mata

Selain itu, mereka mengkritisi keberpihakan Presiden Joko Widodo dan pemberian bantuan sosial (bansos) yang dilancarkan menjelang pemungutan suara.

Tokoh-tokoh tersebut juga mengangkat isu penggelembungan suara di sejumlah Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk pasangan Prabowo-Gibran. Terakhir, mereka menyoroti indikasi rekayasa data Informasi dan Teknologi (IT) milik KPU.

"Berdasarkan keterangan para ahli, terdapat indikasi rekayasa kecurangan melalui IT KPU yang servernya berada di luar negeri, dan dirancang (by design) untuk menguntungkan paslon 02," ujar Din.