PDI Perjuangan Tegaskan Megawati Tidak Melarang Kader Hadiri Retret di Magelang

JAKARTA, INAKORAN.com - Juru bicara PDI Perjuangan, Ahmad Basarah, menepis anggapan bahwa Ketua Umum partai, Megawati Soekarnoputri, melarang para kepala daerah dari PDI Perjuangan menghadiri retret di Akademi Militer Magelang.

Ia menegaskan bahwa instruksi yang diberikan Megawati tidak berisi larangan, melainkan arahan terkait prioritas kerja bagi para kader yang baru terpilih.

"Pertama, instruksi harian Ketua Umum PDI Perjuangan, Ibu Prof. Dr. (H.C.) Hj. Megawati Soekarnoputri, dikeluarkan sebelum retret dimulai pada 21 Februari 2025 yang lalu,” ujar Basarah dalam konferensi pers di Jakarta, Selasa (25/2/2025) malam.

“Dalam instruksi tersebut, Ketua Umum PDI Perjuangan tidak pernah melarang, saya ulangi, tidak pernah melarang seluruh kadernya yang terpilih sebagai kepala daerah dalam Pilkada 2024 untuk ikut serta dalam retret yang digelar oleh pemerintah, dalam hal ini oleh Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia,” lanjutnya.

Baca juga: SBY: Prajurit TNI Aktif Masuk Politik, Harus Mundur

Lebih lanjut, Basarah menjelaskan bahwa instruksi yang dikeluarkan Megawati pada 20 Februari 2025 hanya meminta para kepala daerah dari PDI Perjuangan untuk menunda keberangkatan mereka ke Magelang sampai ada arahan lebih lanjut dari partai.

"Ketua Umum PDI Perjuangan sangat jelas meminta kepada seluruh kadernya yang terpilih sebagai kepala daerah di Pilkada 2024 untuk menunda terlebih dahulu perjalanan mereka ke Magelang, Jawa Tengah, dan menunggu arahan lebih lanjut dari Ketua Umum PDI Perjuangan," imbuhnya.

Baca juga: SBY Kenang Saat Pilpres 2014: Saya Tidak Cawe-cawe, TNI-Polri Diperintah untuk Netral

Selain itu, Megawati juga mengimbau para kepala daerah yang belum berangkat agar tetap berada di wilayahnya masing-masing demi segera bekerja melayani masyarakat.

"Pesan Ketua Umum PDI Perjuangan kepada kader-kadernya yang terpilih sebagai kepala daerah setelah dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto adalah untuk memprioritaskan kerja-kerja riil kerakyatan dengan langsung bekerja melayani rakyat di daerahnya masing-masing," tutup Basarah.