Pemerintah Bebas Kejar Wajib Pajak Hingga ke Luar Negeri

Jakarta, Inako

Pemerintah akan leluasa memburu wajib pajak yang menyembunyikan hartanya di luar negeri dan selama ini tidak pernah disentuh. Hal itu dilakukan setelah pemerintah menandatangani pertukaran informasi perpajakan melalui skema Automatic Exchange of Information (AEoI). Pertukaran informasi secara otomatis ini sudah bisa diterapkan pada September 2018 mendatang.

Seperti diketahui, pada 14 Juni 2018, Pemerintah Indonesia mengikuti kerjasama global forum OECD di Vaduz, Liechtenstein. Di Forum ini Indonesia telah menjalani asesmen untuk Exchange of Information (EoI) on Request atau pertukaran informasi berdasarkan permintaan. Dalam asesmen ini, OECD memiliki standar, yakni adanya aturan komprehensif untuk bisa mengakses beneficial ownership (BO).

Standar ini sudah bisa dipenuhi Pemerintah Indonesia, karena pada Maret 2018, pemerintah telah menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) tentang BO yang mengatur keterbukaan pemilik manfaat dari sebuah korporasi. Salah satu tujuan beleid ini adalah mencegah upaya melarikan diri dari beban pajak melalui aktivitas pengelakan (tax evasion) dan penghindaran pajak (tax avoidance).

Menurut Direktur Perpajakan Internasional Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan (Kemkeu) John Hutagaol, pada pertemuan di Liechtenstein, rating Indonesia naik dari yang sebelumnya partially compliant. Kenaikan rating ini membuat Indonesia lebih leluasa dalam pertukaran informasi pajak.

Indonesia berhasil menaikkan ratingnya dalam pertukaran informasi berdasarkan permintaan untuk tujuan perpajakan, dan menempatkan Indonesia sejajar dengan Amerika Serikat dan Jepang, katanya akhir pekan lalu.

John menjelaskan, berdasarkan data April 2018, Indonesia berada dalam daftar negara yang berada pada rating partially compliant dengan negara atau yurisdiksi lainnya, seperti Anguilla, Sint Maarten, Turki, Curaao, dan Ghana.

Sementara itu, Jepang, China, Colombia, Finlandia, Islandia, Korea, Lithuania, Meksiko, Slovenia, Afrika Selatan, Spanyol, Swedia, Estonia, Prancis, Irlandia, Pulau Man, Italia, Jersey, Mauritius, Monako, New Zealand, dan Norwegia sudah berada di rating tertinggi, yakni compliant.