Pemerintah Dan DPR Sepakat Percepat Pembahasan RUU Perlindungan Data Pribadi

.jpg)
Jakarta, Inako
Pemerintah dan DPR sepakat untuk mempercepat pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perlindungan Data Pribadi (PDP). Hal ini diungkapkan oleh Ketua Panja RUU PDP DPR, Abdul Kharis Almasyhari.
“Kami sudah menyelesaikan 12 DIM,” kata Abdul ketika dikonfirmasi, Kamis (12/11).
.jpeg)
Menurut Abdul, pembahasan daftar isian masalah (DIM) dibatasi waktu maksimal 2,5 jam di tengah kondisi pandemi covid-19. Ia menyebut, pembahasan DIM akan kembali dilakukan pada Rabu pekan depan.
Ia berharap RUU bisa selesai pada masa persidangan saat ini. Namun ia tak menampak bahwa pembahasan RUU PDP akan akan dilanjutkan pada masa sidang berikutnya. Menurutnya, yang paling penting adalah kualitas kualitas isi RUU PDP supaya tujuan hadirnya UU ini dapat terlaksana dengan baik.
.jpeg)
Tujuan utama dari UU ini adalah melindungi data pribadi seluruh rakyat Indonesia, sehingga tidak disalahgunakan untuk kejahatan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab.
TAG#Pemerintah, #DPR, #RUU, #Perlindungan Data Pribadi, #KTP, #Tanda Pengenal
190215484
KOMENTAR