Pemerintah dan DPR Sepakati Pendapatan Negara 2020 Rp Rp 2.333,2 Triliun

Jakarta, Inako
Pemerintah dan Badan Anggaran (Banggar) DPR RI menyepakati postur sementara Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2020. Dalam rapat kerja Banggar dan Kementerian Keuangan, Jumat (6/9/2019), disepakati pendapatan negara sebesar Rp 2.333,2 triliun atau naik Rp 11,6 triliun dari RAPBN 2020.
Berdasarkan hasil kesepakatan, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjelaskan, penerimaan perpajakan ditargetkan sebesar Rp 1.865,7 triliun atau naik Rp 3,9 triliun dari RAPBN 2020.
Simak video InaTv dan jangan lupa klik "subscribe and like" menuju Indonesia Maju.
Naiknya penerimaan perpajakan dipicu oleh tiga faktor. Pertama, kenaikan PPh Migas sebesar Rp 2,4 triliun yang mencakup adanya penurunan asumsi ICP, kenaikan lifting minyak, dan penurunan anggaran cost recovery.
Kedua, kenaikan PBB sebesar Rp 300 miliar lantaran adanya extra effort. Ketiga, kenaikan cukai hasil tembakau (CHT) sebesar Rp 1,2 triliun yang juga karena adanya extra effort.
Berdasarkan target penerimaan pajak ini, pemerintah dan Banggar menyepakati target tax ratio tahun 2020 sebesar 11,56% dari PDB. Sedikit naik dari RAPBN 2020 yang sebesar 11,5% PDB.
Selain itu, PNBP disepakati sebesar Rp 367 triliun atau naik Rp 7,7 triliun dari RAPBN 2020. Kenaikan PNBP tersebut dipicu oleh PNBP SDA yang disepakati naik Rp 6 triliun, PNBP SDA gas naik Rp 700 miliar, dan DMO naik Rp 15,9 triliun.
“Seluruh kenaikan komponen PNBP ini disebabkan oleh penurunan asumsi ICP, kenaikan asumsi lifting minyak, dan penurunan anggaran cost recovery,” tutur Sri Mulyani.
Sementara, pendapatan dari kekayaan negara yang dipisahkan juga naik Rp 1 triliun akibat adanya extra effort pada dividen BUMN.
TAG#Kementerian Keuangan, #APBN, #Banggar DPR, #Sri Mulyani
190215304
KOMENTAR