Pemilu 2024: Duet Jokowi-Prabowo Akan Menguntungkan

JAKARTA, INAKORAN

Penggagas Jokowi-Prabowo (Jokpro) 2024, M Qodari menilai, jadwal Pilpres pada 14 Februari 2024, akan menguntungkan pasangan Jokowi-Prabowo di Pemilu 2024, jika mencalonkan diri. Pemilu pada 14 Februari 2024 akan berjalan optimal.

“Kami tidak takut dengan penetapan tanggal pemilu. apalagi 14 februari, hari rabu maka akan menguatkan Jokpro. Jadi buat Jokpro, kapanpun tanggal itu ditetapkan, kami tidak takut. 14 februari itu hari rabu, tentu menguntungkan bagi jokowi-prabowo,” kata Qodari melalui rilis Total Politk Minggu (30/1/22)

Menurut Qodari, Jokpro dari awal tidak berniat untuk memperpanjang masa periode Jokowi-Ma’ruf Amin dan mengundurkan jadwal Pemilu. Justru, katanya, Jokpro mendukung pemilu 14 Februari 2024, sehingga Jokowi-Prabowo bisa terpilih di 2024.

“Jokpro tidak ada niat mengundurkan Pemilu. Jokpro kalau ingin memimpin lagi itu tetap pakai jalur pemilu. Persamaan dengan perpanjangan lagi, ya tetap Jokowi lagi,” kata Qodari menegaskan.

Qodari mengatakan, Jokowi dan Prabowo merupakan dua tokoh yang merepresentasikan dukungan masyarakat Indonesia. Di sisi lain dari analisa Qodari, sampai saat ini masih banyak pendukung Jokowi yang belum bisa menerima Prabowo.

“Dan begitu sebaliknya. Jika dua nama itu disebutkan bersamaan dalam satu tarikan nafas, maka kabar baik buat rekonsiliasi 2024 mendatang,” kata Qodari, yang juga menjabat sebagai Direktur Eksekutif Indo Barometer.

Menurut Qodari, menurunkan ambang batas presiden 20 persen kursi atau 25 persen suara sah hasil pemilu DPR terakhir, bukan solusi atas persoalan polarisasi yang bisa muncul di 2024.

“Pilpres kita itu mensyaratkan 50 plus 1. sehingga kalau treshold itu dibuka maka itu akan membuat putaran kedua dan itu memanjangkan tahapan pemilu. sehingga pada putaran kedua akan dihadapkan pada dua calon,” ujarnya.

Menurut Dekan FISIP Universitas Islam Indonesia Philips J. Vermonte, usulan masa kampanye di Pemilu 2024 selama 120 hari sudah cukup bagi masyarakat untuk menilai calon pemimpinnya.

“120 hari dari sisi teknis dan birokratis itu hal yang baik. Cuma, bisa menimbulkan konflik dan polarisasi. Apalagi polarisasi itu ada cara kalau calonnya cuma dua sehingga bisa terjadi polarisasi,” ujar Philips.

Menurut Philips, Indonesia diakui dunia sebagai negara demokrasi yang berhasil menyelenggarakan pemilu tanpa konflik berdarah dan tanpa korban jiwa. Maka itu, menurutnya, salah satu strategi agar polarisasi di masa pemilu 2024 tidak terjadi, maka threshold alias ambat batas dikurangi, sehingga masyarakat memiliki pilihan calon yang lebih banyak.

“Aspek apa saja untuk menghindari konflik, bisa diturunin threshold-nya. dalam konteks indonesia, aturan-aturan yang dikeluarkan itu dalam konteks rekayasa elektoral karena kalau threshold tinggi memang dibuat untuk calonnya sedikit,” katanya.

Menurutnya, seringkali polarisasi yang terjadi di Indonesia lebih kepada prinsip primordial. Bukan terkait kebijakan.

“Tujuan dikurangi treshold itu menambahkan. kalau tiga calon itu maka pada putaran kedua, maka calon yang kalah itu akan mengelompokkan kepada satu calon,” katanya.

Philips juga mengomentari wacana pasangan calon presiden dan cawapres, Jokowi-Prabowo. Menurutnya, jika Jokowi maju kembali, maka MPR harus mengamandemen UUD 1945, agar tidak melanggar prinsip 2 periode.

“Kalau melihat tahapan yang sudah ditetapkan itu, kalau ada orang-orang seperti pak Qodari ini, ada orang yang ingin maju di periode ketiga, maka harus melakukan sidang istimewa MPR. Dan itu bukan hal yang mudah. Itu harus melalui sidang istimewa itu ongkos politik dan sosialnya akan besar,” katanya.

Philips mengingatkan bahwa beberapa kali Jokowi sudah menyatakan tidak berminat untuk maju tiga periode sebagai calon Presiden. Maka itu, lanjut Philips, pihak-pihak yang mengusung Jokowi untuk menjadi presiden tiga periode, sudah tidak relevan.

“Kita dulu menghendaki bahwa suksesi kepemimpinan itu berjalan baik dan dibatasi. Jadi kepemimpinan nasional bergerak sesuai dengan zamannya,” katanya.

Sementara Jurnalis Senior Bambang Harymurti setuju jika presidential treshold diturunkan sehingga memunculkan banyak calon presiden yang muncul.

“Kalau threshold turun ke 5 persen maka banyak calon yang muncul jadi presiden. Sehingga polarisasi kemungkinan tidak terjadi. Misalnya di Jakarta, itu anomali karena pendukung Ahok sangat yakin bisa menang satu putaran sehingga sangat keras,” katanya.

Terkait pemilihan langsung di Indonesia, BHM justru menilai yang terpenting adalah negativity rating dan bukan popularity rating.

“Orang yang punya negativity rating itu, di Amerika Serikat negativity rating itu dihitung. Prabowo negativity rating tinggi. Jokowi tinggi. Anies tinggi. Negativity rating ganjar rendah. kalau Puan negativity rating tinggi,” katanya.

Tanggal pemilihan umum 2024 sudah ditetapkan Komisi Pemilihan Umum akan diselenggarakan pada 14 Februari 2024. KPU menyodorkan usulan masa tahapan kampanye selama 120 hari.

Meski masih ada perbedaan pendapat dengan pemerintah terkait lama masa kampanye, Ketua KPU Ilham Saputra menjelaskan pertimbangan masa kampanye diusulkan 120 hari karena dari aspek persiapan dan distribusi logistik membutuhkan waktu.

Menurutnya, masa kampanye ini sangat berkaitan dengan Daftar Calon Tetap. Sementara, DCT beririsan dengan penyiapan logistik. Dari hitungan KPU, dari proses DCT sampai dengan pendistribusian logistik, membutuhkan 126 hari.

"Ini menjadi krusial yang disiapkan sehingga KPU periode berikutnya bisa menyiapkan tahapan," ujar Ilham dalam diskusi "Pemilu 2024 Ditetapkan, Spekulasi Perpanjangan Masa Jabatan Masih Berlanjut?" yang diselenggarakan Total Politik secara daring pada Minggu, 30 Januari 2022.

Ilham juga menjelaskan, beberapa pertimbangan jadwal pemilu yang jatuh pada 14 februari 2024. Pertama, karena pemilu 2024 akan berkaitan dengan Pemilihan Kepala Daerah Serentak 2024. Kedua, jika dilakukan pada April, seperti Pemilu 2019, maka akan bersamaan dengan bulan Ramadhan dan Idul Fitri.

“Kalau Maret atau April itu bulan ramadhan dan idul fitri sehingga tidak mungkin dilakukan pemilu dan pilkada pada maret-april,” ujarnya.

Ketiga, berdasarkan kalkulasi KPU, setelah Pemilu akan banyak muncul gugatan ke Mahkamah Konstitusi. Maka itu, jarak antara Pemilu dan Pilkada harus memiliki cukup waktu agar Pilkada dapat dilakukan setelah putusan gugatan MK.

“Biasanya di Pileg ada perselisihan hasil Pemilu. Ada permohonan ke MK. Sementara syarat parpol yang bisa mencalonkan pilkada bagi parpol dalam UU No.10 tahun 2016 tentang pemilihan kepala daerah, itu diatur bahwa, parpol yang bisa mencalonkan calonnya dalam pilkada, itu parpol yang dapat kursi 20% dan suara 25% dari total suara sah,” ujarnya.

Pertimbangan keempat jadwal pemilu pada 14 Februari 2024, yaitu karena KPU memilih hari di tengah pekah.

“Hari rabu itu jadi hari keramat kpu. Selama ini Pemilu di hari rabu. Maka dipilih 14 Februari, dari usulan awal 14 Februari, 21 februari, dan awal Maret,” katanya.

#Safari2024

Total Politik Total Politik adalah platform diskusi online maupun offline yang mengangkat diskusi politik yang aktual dan menjadi referensi jurnalis, akademisi, dan publik. Jelang Pemilu 2024, Total Politik menginisiasi program #Safari2024 yang memiliki visi untuk menaikkan satu oktaf perbincangan politik 2024 yang masih malu-malu menjadi lebih jelas dan gamblang sehingga bisa menjadi referensi masyarakat dalam melihat fenomena politik kontestasi 2024 mendatang.