Pemindahan Ibu Kota Negara Dianggarkan Rp466 triliun

Jakarta, Inako

Pemindahan ibu kota baru membutuhkan peran swasta disamping peran utama pemerintah dalam rencana pemindahan ibu kota negara RI yang baru. 

"Skema pembiayaan pemindahan ibu kota terdiri dari empat bagian yakni APBN, BUMN, KPBU, serta Swasta untuk membangun perguruan tinggi, sarana kesehatan, MICE, Science Technopark," tegas Menteri perencanaan pembangunan Nasional atau kepala Bappenas Bambang P.S. Brodjonegoro  dikutip dari siaran resmi Minggu (16/6/2019).

Pemindahan ibu kota tidak hanya membutuhkan kinerja pemerintah, namun dibutuhkan seluruh usaha dan kerjasama swasta, lanjut Bambang. 

Estimasi cost project yang telah dirancang dan pembiayaan fisik ibu kota negara, dibutuhkan dana sebanyak Rp466 triliun dengan estimasi dana dari swasta sebanyak Rp95 triliun untuk pembangunan sarana pendidikan, dan sarana kesehatan.

Sumber pembiayaan dari APBN sebanyak Rp30,6 triliun digunakan untuk pembangunan istana negara, ruang terbuka hijau serta pengadaan lahan.

Pembiayaan dari skema KPBU sebanyak Rp340,6 triliun digunakan untuk pembangunan gedung legistlatif, eksekutif, dan yudikatif, sarana pendidikan SD,SMP, dan SMA serta rumah dinas ASN dan TNI POLRI, sarana kesehatan, lembaga Permasyarakatan serta sarana dan prasarana seperti jalan, listrik, air, drainase, dan pengolahan limbah.

Dari kalangan profesional seperti Ikatan Ahli Perencanaan (IAP),Ikatan Arsitek Indonesia ( IAI) serta Ikatan Ahli Rancang Kota Indonesia (IARKI) menyatakan berkompeten untuk menunaikan tugas dalam membantu pembangunan ibu kota baru.

Simak juga video inaTV jangan lupa "klik Subscribe" agar selalu terhubung dengan info menarik lainnya.