Pemkot Ternate Perjuangkan Tenaga Honorer Menjadi P3K

Ternate, Inako –

Perihal kehidupan para pegawai honorer mendapat perhatian serius oleh hampir semua pemerintah daerah dan kota di seluruh Indonesia belakangan ini. Pasalnya, saat ini terdapat ribun tenaga honorer yang telah bekerja sekian lama di sejumlah instansi, namun tidak bisa diakomodir untuk masul seleksi calon pegawai negeri sipil lantaran sejumlah persyaratan yang ditetapkan pemerintah tidak bisa mereka penuhi.

Di Pemerintahan Kota (Pemkot) Ternate, Maluku Utara (Malut) misalnya. Di daerah ini, terdapat ratusan tenaga honorer yang telah mengabdi bertahun-tahun dan tidak bisa diangkat menjadi PNS.

Terkait hal itu, Pemerintah Kota (Pemkot) Ternate berahrap pemerintah pusat dapat mengakomodir mereka menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K).

Wali Kota Ternate, Burhan Abdurrahman, di Ternate, Selasa, mengatakan, pihaknya saat ini berupaya memperjuangkan nasib honorer, khususnya tenaga guru yang sudah lama mengabdikan diri.

"Lebih baik diproritaskan itu K2 karena jika digabungkan dengan umum untuk diperebutkan P3K, berarti mereka tidak bisa dapat secara keseluruhan, karena secara manusiawi para honorer itu sampai sekarang ini aktif menjalankan tugasnya seperti di Kecamatan Batang Dua, daerah yang jauh di sana yang mayoritasnya agama non muslim dan mereka itu yang harus diangkat menjadi P3K," ujarnya.

Dia mengatakan, pengangkatan K2 yang ada harus diprioritaskan sebab jika mereka tidak diakomudir dengan baik, maka akan semakin sulit seterusnya, maka dari itu, harus dilihat kembali penerapan P3K-nya supaya bisa dijelaskan kembali.

Sebelumnya, Kepala Badan Kepegawaian Nasional RI, Bima Haria Wibisana, saat dikonfirmasi usai melakukan penandatangan MoU dengan Wali Kota Ternate, mengatakan, dalam melaksanakan P3K ini harus ada regulasinya karena P3K dalam peraturan pemerintah, jikalau dalam peraturan tersebut sudah dikeluarkan berarti ada beberapa tahapan yang harus dilalui.

"Tahapan itu semisalnya identifikasi jumlah P3K di seluruh Indonesia masing-masing daerah, jumlahnya ada berapa yang diusulkan mana yang perlu, contohnya,? dibutuhkan 100 orang, tetapi tidak semuanya 100 dipenuhi pada 2019, karena daerah harus menghitung kemampuan keuangannya.

Sebab, kalau daerah hanya bisa membayar 30 orang maka 30 orang dulu dengan posisinya yang di mana, jangan sampai membayar orang tidak jelas kerjanya karena yang membayar adalah rakyat karena membayar pajak rakyat.