Pengacara Selestinus: DPRD Matim Harus Hentikan Makelar Tanah Berdasi Memangsa Pemilik Tanah
Jakarta, Inako
Rencana PT. Singa Merah membangun usaha Tambang Semen di Kampung Luwuk dan Lingko Lolok, Desa Satar Punda, Kecamatan Lamba Leda, Kab. Manggarai Timur semakin menuai resistensi dari banyak pihak tidak saja dari masyarakat Manggarai Timur, akan tetapi juga masyarakat Diaspora NTT di Jakarta, lintas profesi, ada Wartawan, Advokat, Aktivis Lingkungan Hidup, HAM bahkan sejumlah Politisi DPRD dan DPR RI asal NTT menyatakan bersatu mengadvokasi warga yang menolak Tambang Semen, demikian pernyataan tertulis Pengacara Petrus Selestinus yang diterima inakoran.com Kamis (9/4/2020)
Hal ini menarik, lanjut Selestinus, karena peran yang dimainkan oleh Bupati Agas Andreas dalam mempertemukan warga Pemilik Tanah dengan PT. Singa Merah, bukanlah peran "akomodatif", tetapi peran sebagai Makelar Tanah. Bagaimana ini bisa terjadi, bisa saja karena faktor serakah untuk mempertebal pundi-pundi atau karena tidak taat Asas Pemerintahan Yang Baik, atau tidak taat Hukum lantas tabrak Etika demi hoby nyambi di luar jam kerja sebagai Makelar Tanah.
BACA JUGA: Instagram Mantan bintang tenis Ashley Harkleroad Telanjang untuk menghemat 'uang untuk pakaian'
BACA JUGA: Bruno Fernandes Sebut Dirinya Sebagai Juan Veron Baru di MU
Makelar Tanah, memang sebuah profesi yang sah dan menjanjikan. Namun jika Makelar Tanah ini diperankan oleh seorang Bupati, maka inilah yang "disayangkan" oleh banyak pihak, karena Makelar Tanah hanya bicara untung rugi bagi dirinya. Sedangkan seorang Bupati oleh UU diharuskan mendahulukan kemaslahatan warganya dari prkatek-praktek Makelar Tanah yang menghisap darah dan keringat warga.
PERLU PANITIA PENGADAAN TANAH.
Panitia Pengadaan Tanah mutlak dibentuk, karena melalui Panitia Pengadaan Tanah praktek Makelar Tanah bisa dihindari, mafia tanah dibatasi ruang geraknya, sehingha warga Pemilik Tanah dapat merasakan adanya kesetaraan dalam membicarakan hak-haknya secara fair. Dalam kasus ini Panitia Pengadaan Tanah nyaris tak terdengar.
Bupati Agas Andreas mesti menjelaskan dimana Pemda berdiri, apakah Pemda sebagai fasilitator atau Pemda sebagai Pengguna Tanah atau Pemda sebagai kepanjangan tangan PT. Singa Merah. Jika Pemda sama sekali tidak ada hubungan hukum dengan PT. Singa Merah, maka peran Akomodatif Pemda mutlak diperlukan demi melindungi warga Pemilik Tanah dari Mafia Tanah berdasi.
Namun peran Akomodatif menuntut sejumlah syarat yaitu, harus ada keterbukaan, diawasi oleh publik, kolektif kolegial, tidak ada transaksi di lorong gelap, tidak melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik. Sedangkan Agas Andreas disebut-sebut terjun langsung ke lapangan bertemu warga, menghasut dan memfait accompli warga demi mendukung positioning PT. Singa Merah membangun Industri Semen.
Pada tahap ini banyak pihak curiga dan mempertanyakan, apa gerangan Bupati Agas Andreas turun langsung mengumpulkan warga, dan memfait accompli warga pada posisi hanya untuk menyetujui Tambang Semen, tanpa ada paparan dari ahli yang independen tentang dampak buruk keberadaan Industri Semen bagi penduduk setempat, apa akibat ekonomi bagi warga ketika kehilangan tanah pertaniannya dll.
PENGGUNAAN HAK ANGKET DPRD.
Karena itu DPRD Manggarai Timur atau DPRD Provinsi NTT harus membentuk Panitia Khusus (Pansus) Hak Angket DPRD, memanggil Bupati Agas Andreas dan PT. Singa Merah untuk menyelidiki bagaimana pola hubungan hukum antara Pemda Mantim dan PT. Singa Merah terbentuk, apakah ada unsur KKN, apakah ada pelanggaran hukum yang berdampak buruk yang menyengsarakan warga masyarakat banyak yang bakal muncul dari sebuah Industri Semen.
Hak Angket DPRD Matim sangat mendesak untuk dilakukan, sebelum terjadi polarisasi antara warga yang pro dan kontra, sebelum polarisaai antara warga dengan PT. Singa Merah bahkan sebelum polarisasi antara warga dengan Bupati Agas Andreas. DPRD harus mengeluarkan sebuah Rekomendasi agar Bupati Agas Andreas segera menghentikan seluruh aktivitasnya dalam Pengadaan Tanah untuk PT. Singa Merah.
KOMENTAR