Pengamat: Demokrat Dalam Posisi Sulit Jika Keluar dari Koalisi Perubahan

Partai Demokrat dinilai akan berada dalam posisi sulit, jika ia keluar dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP) usai Anies Baswedan meminang Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar, sebagai calon wakil presiden dalam Pemilu 2024.

Direktur Eksekutif Aljabar Strategic, Arifki Chaniago mengatakan, partai berlogo Mercy itu, sebaiknya tidak mengambil keputusan keluar dari KPP, walau Ketua Umum Agus Harimurti Yudhoyono tidak dipilih Anies sebagai calon wakil presiden dalam kontestasi Pilpres tahun depan.

Menurut Arifki, selain kehilangan daya tawar, proses negosiasi ke kubu koalisi lain juga akan terasa alot. Bersamaan dengan itu, Demokrat juga bakal kesulitan jika ingin merapat ke kubu Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) karena basis pendukung keduanya sangat bertolak belakang.

Demokrat diisukan akan hengkang dari KPP usai Anies Baswedan menyetujui Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar atau Cak Imin sebagai cawapres. 

Arifki mengatakan, keputusan duet Anies dan Cak Imin secara elektoran dirasa saling menguntungkan. Sebab, kedua pihak bisa mendapatkan efek elektoral, terutama Anies di Jawa Timur yang merupakan wilayah kekuasaan PKB.

Keputusan Anies memilih Cak Imim, diungkap ke pubklik oleh Koordinator Juru Bicara DPP Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra, Kamis, 30 Agustus 2023, setelah diberitahu oleh Sudirman Said, utusan Anies yang tergabung dalam Tim 8.

Sementara Anies Baswedan sendiri tidak menyampaikan secara langsung kepada Demokrat dan PKS terkait keputusannya menyetujui kerja sama NasDem dan PKB yang disusul penetapan Muhaimin Iskandar sebagai pendampingnya.

Demokrat kecewa, karena merupakan bagian dari Koalisi Perubahan yang mengusung Anies Baswedan bersama NasDem dan PKS.

Menurut Sudirman Said, NasDem dan PKB memang telah menjalin kerja sama politik dan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar telah ditetapkan sebagai bakal calon wakil presiden Anies.

Menanggapi hal itu, Sekretaris Jenderal Demokrat Teuku Riefky Harsya yang merupakan perwakilan Demokrat di Tim 8 mengeluarkan pernyataan sikap. Teuku Riefky menilai, Demokrat dipaksa untuk menerima keputusan sepihak Anies dan NasDem.

Sebelumnya, tanpa sepengetahuan PKS dan Demokrat, Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh, menetapkan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar sebagai Cawapres Anies, di Nasdem Tower, Selasa malam, 29 Agustus 2023.

Pada malam itu juga, Anies dipanggil oleh Surya Paloh untuk menerima keputusan itu. Sehari kemudian, 30 Agustus 2023, Anies mengutus Sudirman Said untuk menyampaikannya keputusan itu ke PKS dan Demokrat.