Perwakilan MILF Moro Belajar Cara Aceh Merawat Perdamaian

"Kami datang ke Aceh untuk mempelajari beberapa hal terkait proses perdamaian, reintegrasi para kombatan, partai lokal serta implementasi butir-butir dalam MoU Helsinki,"

Banda Aceh, Inako –

Strategi yang diterapkan pemerintah Indonesia khususnya Pemda Aceh merawat perdamaian menjadi perhatian utama perwakilan Moro Islamic Liberation Front (MILF) yang datang ke Aceh di bawah pimpinan Abunawas Maslamama belum lama ini.

"Kami datang ke Aceh untuk mempelajari beberapa hal terkait proses perdamaian, reintegrasi para kombatan, partai lokal serta implementasi butir-butir dalam MoU Helsinki," kata perwakilan MILF, Abunawas, saat diterima Asisten Bidang Pemerintahan dan Keistimewaan Setda Aceh, M Jafar, di Banda Aceh, Senin.

Ia menjelaskan pascaperdamaian bangsa Moro dengan Pemerintah Filipina, banyak tantangan yang dihadapi baik dalam pembentukan partai, transisi kombatan menjadi masyarakat biasa maupun menghadapi para ekstremis di wilayah Moro.

Menurut dia berbagai pengalaman dari Aceh akan menjadi referensi bagi tim MILF untuk melakukan langkah-langkah strategis dalam mengimplementasikan poin-poin kesepakatan perdamaian.

Asisten Bidang Pemerintahan dan Keistimewaan Aceh, M Jafar mengatakan perdamaian antara Gerakan Aceh Merdeka (GAM) dan Pemerintah Indonesia telah melahirkan Undang-Undang Pemerintah Aceh yang menjadi sumber hukum yang mengatur berbagai kewenangan yang dimiliki Pemerintah Aceh.

Undang-undang tersebut memerintahkan Pemerintah Aceh membentuk lembaga khusus yang di antaranya bertugas mengatur proses reintegrasi mantan kombatan kembali dan menjadi masyarakat sipil biasa.

"Undang-undang itu juga membuat Aceh bisa membentuk partai lokal sebagai peserta pemilu. Di partai-partai lokal inilah para mantan GAM melanjutkan karir politik dalam pemerintahan," katanya.

Ia mengatakan Pemerintah Aceh juga menyediakan dana melalui otonomi khusus untuk penyelengaraan lembaga tersebut dan untuk melaksanakan kewenangan maka dibentuklah berbagai lembaga yang memiliki kewenangan dan hak dan semua itu diatur dalam Undang-Undang tentang Pemerintahan Aceh (UUPA).

Jakfar menambahkan untuk merawat perdamaian para pihak membangun hubungan dengan azas saling percaya sehingga proses pembangunan di Aceh dapat berjalan dengan baik.