PGPI Menutup rapat mata, umat Kristen menjadi korban dari ketidakberagaman

JAKARTA, INAKORAN

Lazimnya, yang diundang dalam sebuah diskusi adalah pegiat dari salah satu isu yang dibahas bukan sebaliknya. Memanggungkan seorang koruptor dalam diskusi bertajuk " LENYAPKAN PRAKTIK KORUPSI"  dan yang menjadi narasumber adalah koruptor kelas kakap, sungguh tak terbayangkan apa kiatnya, karena ia, hanya punya kiat korupsi dengan demikian ia di stigma koruptor.

Ketika dalam flyer yang berterbangan lalu melambai-lambai, di laman media sosial publik, mendapuk Gubenur Anies Baswedan sebagai pembicara dalam diskusi virtual mengusung tema : "JAKARTA  IBUKOTA DALAM KEBERAGAMAN", sungguh tak terbayangkan apa kiat sang Gubernur yang kemenangannya, oleh karena politik identitas yang mengental. 

Pemenjaraan Ahok adalah fakta dari kekentalan politik identitas Anies Baswedan 

Membaca ‘flyer’ undangan webinar yang diadakan oleh Persekutuan Gereja Gereja Pantekosta Indonesia dengan judul 
JAKARTA  IBUKOTA DALAM KEBERAGAMAN dengan pembicara Gubernur Anies Baswedan, sebagai warga Jakarta dan sebagai pelayan salah satu Gereja, saya ingin menyampaikan pernyataan sebagai berikut:

PGPI seharusnya dapat lebih bijaksana dan mempertimbangkan berbagai aspek sebelum mengadakan acara ini, mengingat Gubernur DKI Jakarta ini masih belum dapat mempertanggungjawabkan sejumlah kasus besar, antara lain:

1. Dana APBD yang sudah dikeluarkan untuk Formula-E sebesar Rp 983 M (menurut hasil audit BPK). 
2. Dana ‘mark-up’ pembelian Robot Pemadam Kebakaran sebesar Rp 6,5 M yang kemudian diberitakan hanya dianggap kelebihan bayar dan sedang dicicil.
3. Kasus dan status pembongkaran Taman Monas dan raibnya kayu-kayu dari pohon-pohon yang ditebang yang bernilai tinggi yang hingga saat ini tidak jelas.
4. Masalah penanganan banjir di Jakarta yang sangat buruk telah merugikan puluhan ribuan masyarakat Jakarta dengan kerugian materi dan non-materi yang tidak terhitung nilainya.
5. Manipulasi pengadaan puluhan hektar lahan untuk proyek perumahan dengan DP 0%.

Apakah PGPI buta atau menutup mata bahwa selama ini umat Kristen menjadi korban dari ketidakberagaman? Apakah PGPI sebagai aras Pentakosta akan mengkhianati korban bom di Makassar?

Masih banyak lagi kasus-kasus lainnya yang tidak jelas statusnya hingga saat ini.

Semua itu, cepat atau lambat, harus dipertanggungjawabkan oleh Gubernur DKI Jakarta tersebut sebagai pejabat publik.

Perihal undangan BPH PGPI kepada gubernur yang bermasalah ini dapat menjadi wujud politisasi agama dan dapat dianggap menodai gereja sebagai institusi moral. 

Sosok Gubernur DKI Jakarta ini, bukanlah sosok panutan bagi masyarakat dan umat Jakarta secara keseluruhan. 

Sikap BPH PGPI ini bisa juga mencederai perasaan masyarakat Jakarta pada umumnya dan perasaan umat pada khususnya mengingat latar belakang pemenangan pilkadanya.

Seharusnya gereja sebagai institusi moral yang terhormat perlu bertindak secara arif dan bijaksana demi kepentingan yang lebih besar.

Dengan surat ini, saya ingin menghimbau agar BPH PGPI membatalkan webinar ini dengan mempertimbangkan kembali baik buruknya acara ini untuk kebaikan kita bersama.

Atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih.

Jakarta, 22 April 2021

Putri Simorangkir