PM Baru Australia, Scott Morrison Segera Kunjungi Indonesia

Jakarta, Inako

Perdana Menteri Australia yang baru terpilih, Scott Morrison, dijadwalkan mengunjungi Indonesia dalam pekan ini, atau kurang dari seminggu sejak dia disumpah, demikian ujar jubir Kemlu RI, Arrmanatha Nasir, Senin (27/8/2018).

Kunjungan ke Indonesia  adalah yang pertama selepas dilantik, untuk melanjutkan  perundingan perdagangan bebas antara Indonesia dan Australia, yang sempat tertunda sejak pembicaraan di Melbourne.

Lawatan Scott,  meningkatkan optimisme bahwa kemitraan ekonomi komprehensif Indonesia-Australia (IA-CEPA) dapat ditandatangani pada September atau Oktober tahun ini.

Sebelumnya, Turnbull yang dijadwalkan untuk datang ke Indonesia dan mengumumkan terkait kesepakatan dagang tersebut. Pergolakan kepemimpinan Australia juga sempat dikhawatirkan menunda finalisasi kesepakatan dengan Indonesia.

Kesepakatan perdagangan bebas itu akan membuka kesempatan kedua negara untuk meningkatkan ekspor. Sejauh ini, perdagangan bilateral Indonesia dan Australia telah semakin menurun, menjadi US$10,4 miliar pada tahun lalu dari posisi pada 2012 sebesar US$12,3 miliar.

Sebelumnya, Direktur Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional Kementerian Perdagangan Indonesia Imam Pambagyo yang menjadi kepala negosiator di dalam perundingan tersebut menyampaikan bahwa beberapa perselisihan telah berhasil diselesaikan.

“Hanya beberapa isu lagi dan selesai. Setelah itu, tinggal menunggu proses legal dan diharapkan sebelum akhir tahun ini telah ditandatangani oleh kedua menteri perdagangan Indonesia dan Australia,” katanya, seperti dikutip Bloomberg.

Sebelumnya, mantan PM Australia Malcolm Turnbull yang dijadwalkan untuk mengunjungi Indonesia untuk memberikan pengumuman. Namun, gejolak politik di Canberra telah menggagalkan rencana tersebut.

Pekan lalu, Turnbull mengundurkan diri dari jabatannya dan digantikan oleh Morrison.

Masyarakat Indonesia mengenal  Morrison ketika sang tokoh  menjabat sebagai Menteri Imigrasi Australia pada 2013-2014. Banyak pelanggaran kedaulatan laut dilakukannya melalui praktik kebijakan imigrasinya.