London,  Inako

Para staf Perdana Menteri Inggris Theresa May diyakini berencana untuk membuat agar persetujuan parlemen atas perjanjian Brexitnya dibuat berdasarkan pada kelonggaran lebih lanjut yang diberikan Brussel, khususnya terkait isu pelik Irlandia, Telegraph melaporkan, Minggu (6/1/2019).

Langkah ini dimaksudkan untuk membatasi penentangan dari anggota parlemen dan mendapatkan lebih banyak waktu untuk melanjutkan negosiasi dengan Uni Eropa, menurut surat kabar itu, dilansir dari The Straits Times.

Pemungutan suara yang rencananya akan dilakukan pada 15 atau 16 Januari sempat dibatalkan pada menit terakhir di Desember, ketika lebih dari 100 anggota parlemen Partai Konservatif diperkirakan akan menentang usulan May.

Partai Unionist Demokrat, yang menopang pemerintahan May, selalu akan memilih menentang rencananya, karena khawatir pengaturan yang terhalang akan menempatkan Irlandia Utara pada pijakan peraturan yang berbeda ke daratan Inggris.

Pada malam sebelum anggota parlemen kembali dari masa reses, May menulis artikel untuk Daily Mail hari Minggu di mana ia berusaha untuk memengaruhi anggota parlemen yang memberontak, dengan memainkan isu lapangan kerja.

Anggota parlemen harus mempertimbangkan dampak terhadap "pekerjaan yang diandalkan konstituen kami agar dapat menyediakan makanan di atas meja untuk keluarga mereka", tulisnya. Dia juga, sekali lagi, mengesampingkan kemungkinan referendum kedua.

"Satu-satunya cara untuk menghormati hasil referendum sekaligus melindungi pekerjaan dan keamanan adalah dengan mendukung kesepakatan yang ada," tulisnya.

Sementara itu, satu kelompok pembuat undang-undang lintas partai sedang mengerjakan rencana untuk menggagalkan prospek Brexit no-deal, yang tampaknya menjadi pilihan yang paling mungkin jika langkah awal May gagal.

Dipimpin oleh mantan menteri tenaga kerja Yvette Cooper, kelompok itu telah mengajukan dua amandemen terhadap RUU Keuangan yang akan melumpuhkan pemerintah, kecuali bila May memenangkan pemilihan, Times melaporkan.

RUU itu, yang akan dibawa ke pemungutan suara pada hari Selasa, memberi Departemen Keuangan hak untuk membelanjakan uang untuk kondisi Brexit no-deal atau tanpa kesepakatan, tetapi amandemen itu akan memblokir kekuasaan tersebut kecuali Parlemen secara eksplisit menginginkan no-deal atau pemerintah meminta batas waktu 29 Maret diperpanjang, tulis surat kabar itu yang mengutip Cooper.