Politik Identitas di Era Kegelapan Indonesia dan Pancasila Renaissance Baru

Jakarta, INAKORAN

Dark ages (era kegelapan) ditandai dengan adanya asumsi bahwa kepentingan duniawi hanyalah perihal sia-sia, kecuali akhirat yang hype, menuju taman firdaus (surga) dengan kelimpahan dan lautan kemakmuran tiada banding.

baca:  212Mart, Regang Nyawa, Model Bisnis Akhirat yang Akhirnya Gaje?

Survei Indikator terbaru (Maret2021)  terhadap milenial menjumpai fakta, bahwa masalah penyelesaian Pandemi menjadi nomor satu, sementara pertumbuhan ekonomi menempati posisi nomor dua bahwa;  pembangunan ekonomi jauh lebih penting. 

Milenial berpendapat persoalan radikalisme mendesak untuk segera ditangani pemerintah karena milenial mengakui sangat mengancam kehidupan masyarakat di Indonesia. 

Alarm penyelewengan ideologi perlu terus dinyalakan oleh kelas menengah Indonesia, jika negeri ini ingin keluar dari horor dark ages....red)

Beberapa tahun terakhir proses pemilihan dan politik di Indonesia diwarnai semakin dominannya politik identitas.

Identitas primordial semakin sering dipergunakan untuk menarik perhatian pemilih dan pendukung.

Berbagai kebijakan publik ditransaksikan dengan kelompok masyarakat yang menjadi pemilih potensial dengan implikasi terjadinya berbagai kasus intoleransi dan diskriminasi pada warga negara minoritas, demikian intisari pemikiran para tokoh nasionalis  dalam sebuah diskusi virtual yang difasilitasi oleh komunitas Kawal Indonesia dan LSM Amerta  dan menampilkan narasumber Prof.  Poltak Partogi Nainggolan dari Pusat Penelitian DPR RI dan Riza Primahendra dari Perkumpulan Amerta, di Jakarta Rabu (5/5)

Penggunaan politik identitas terutama yang berbasis identitas primordial merupakan indikasi:

a) kegagalan partai politik untuk membangun platform dan program politik yang menarik pemilih,

b) ketidakmampuan menghasilkan figur politik yang kompeten, atau

c) politik najis dengan upaya hegemoni yang mengancam keberagaman Indonesia.

Pancasila adalah ideologi sekaligus identitas politik Indonesia yang merupakan hasil kontrak sosial di awal pendirian negara bangsa Indonesia.

Pancasila pernah mengalami penyimpangan sebagai alat kekuasaan orde baru dan pada awal orde reformasi sempat terabaikan.

baca: Urgensi Partai Politik Modern

Politik identitas di Indonesia harus dilakukan dalam koridor Pancasila.

Untuk itu empat hal yang perlu dilakukan:

a) engage, melibatkan berbagai elemen bangsa dan kaum muda dalam diskursus tentang Pancasila;

b) empower, memberdayakan inisiatif dan institusi yang mempromosikan implementasi nilai-nilai Pancasila;

c) educate, melakukan pendidikan nilai-nilai Pancasila pada seluruh jenjang khususnya pada generasi Z dan generasi Alpha, BPIP perlu menjadi motor upaya ini;

d) enforce, penegakan hukum atas berbagai pelanggaran khususnya atas tindak intoleransi, diskriminasi, dan kekerasan.

Dalam konteks pengarusutamaan Pancasila sebagai identitas politik Indonesia, perlu dipikirkan ulang tentang kontrol institusional.

BPIP sebagai lembaga tinggi negara dapat diarahkan sebagai lembaga pengkajian kultural bangsa dan ilmiah, sebagai pengawal pembangun peradaban Indonesia yang berdasarkan Pancasila.

**)Prof. Poltak Partogi Nainggolan

Peneliti Senior di Badan Keahlian DPR, studi doktoral Politik dan Kawasan di Albert-Ludwigs- Universitaet Freiburg, Jerman; Master Area and Security Studies di University of Birmingham, UK; S1, Politik, FIS UI.

Buku terakhir Masalah Keamanan Abad ke-21, Penerbit Obor, 2020, dan Konflik Internal dan Kompleksitas Proxy War di Timur-Tengah, Penerbit Obor, 2020. Sedang menyelesaijan buku Indonesia dan Gagalnya Transisi Demokratis Oasca-1998.

Riza Primahendra, Direktur Amerta

Mengundang milenial Indonesia  meningkatkan literasi, songsong Indonesia emas 2045, 100 tahun umur negara  ditengah  tantangan golbal . 

Asah terus kemampuan para milenial  dengan lomba video pendek raih hadiah Rp 29. 5 juuta..