Polri Ingin Mewujudkan Pemilu Damai Menuju Indonesia Emas

Polri ingin pemilu 2024 berjalan damai menuju Indonesia emas. Keinginan tersebut terungkap dalam tema Hari Bhayangkara 1 Juli 2023 yang mengangkat tema: “Polri Presisi untuk Negeri” Pemilu Damai Menuju Indonesia Emas.

Dengan tema ini, Polri ingin menegaskan komitmen dalam beradaptasi dengan perubahan, sekaligus mengajak masyarakat untuk bersikap cerdas dalam menghadapi tantangan zaman.

Hari ini, Sabtu 1 Juli 2023, Kepolisian Republik Indonesia berusia 77 tahun, atau setahun lebih muda dari usia Republik Indonesia.

Akan tetapi, pada kenyataannya, orang yang mengemban djawatan setara dengan Kepala Kepolisian Republik Indonesia, sudah terbentuk sejak 29 September 1945, saat Presiden Sukarno melantik R.S. Soekanto Tjokrodiatmodjo menjadi Kepala Kepolisian Negara (KKN) pada 29 September 1945. Semasa Soekanto, Kepolisian terus dibuat lebih independen.

Dua hari setelah proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945, PPKI dalam sidang kedua tanggal 19 Agustus 1945 memutuskan bahwa Djawatan Kepolisian Negara berada di bawah Kementerian Dalam Negeri.

Tanggal 29 September 1945, Presiden Sukarno melantik R.S. Soekanto Tjokrodiatmodjo sebagai Kepala Kepolisian Negara (KKN).

Meski secara administrasi bertanggung jawab kepada Kementerian Dalam Negeri, namun, secara operasional Polri menjadi tanggung jawab Jaksa Agung. Hal itu kemudian memicu munculnya masalah.

Persoalan lain, lembaga kepolisian tidak memiliki hubungan komando vertikal dengan provinsi maupun kabupaten. Sebab, secara organisatoris, di tingkat karesidenan kepolisian berada di bawah residen, dan di tingkat kabupaten berada di bawah bupati.

Kondisi ini mendorong Soekanto mengajukan pertimbangan kepada pemerintah melalui Perdana Menteri, Sutan Sjahrir agar kedudukan Kepolisian Negara menjadi Kepolisian Nasional.

Usulan itu diterima, dan pada tanggal 1 Juli 1946 pemerintah mengeluarkan Surat Penetapan No. 11/S-D Tahun 1946 dengan keputusan, mengeluarkan Djawatan Kepolisian Negara dari lingkungan Kementerian Dalam Negeri menjadi jawatan tersendiri dan langsung berada di bawah Perdana Menteri.