Problem dan Kepuasan Publik Indramayu Dalam Survey

Hila Bame

Tuesday, 31-03-2020 | 16:58 pm

MDN

 

Oleh. : Adlan Daie

Pemerhati dan peneliti politik elektoral Indramayu

 

Jakarta, Inako


Secanggih apapun narasi pejabat birokratis dan khotbah pejabat politik tentang klaim kemajuan Indramayu akan terbentur fakta fakta kuantitatif secara terukur dalam peta trend IPM masyarakatnya. Trend IPM itulah parameter resmi pemerintah untuk mengukur indeks kemajuan suatu daerah di mana IPM Indramayu dalam data BPS Jawa Barat tahun 2018 sebesar 66,36, paling rendah di banding kabupaten/kota lain di rumpun wilayah III Cirebon.

BACA JUGA:Skenario Tuhan dan Efect Politis Mundurnya Pilkada


Survey opini publik yang dilakukan sebuah lembaga survey profesional  pada tanggal  3 hingga 8 Pebruari 2020 dengan sampilng  440 responden terpilih dari warga indramayu dengan metode multistage random dan wawancara tatap muka memberikan gambaran :


Pertama, problem utama yang dihadapi masyarakat Indramayu. Secara ikhtisar akumulatif problem ekonomi menempati posisi teratas sebesar 47,3%, di susul problem birokrasi, hukum dan layanan publik sebesar 19,6%, infrastruktur 17,2%, pertanian dan irigasi 11,3% dan pendidikan sebesar 4,8%, tentu dengan derajat perbedaan fluktuasi problemnya dari sisi kewilayahan per kecamatan.

 

BACA JUGA:Otoritas Moneter Singapura(MAS): Memperingatkan Tentang kehilangan Pekerjaan, Pertumbuhan upah Lambat karena Resesi Tampak


Variabel turunan dari problem problem di atas publik Indramayu menghendaki agenda prioritas pemda dapat mengatasi kesusahan mencari lapangan kerja sebesar 17,3%, disusul prioritas peringkar kedua mengatasi problem korupsi dan KKN sebesar 11, 2% serta problem problem lain di urutan berikutnya seperti pemberdayaan UMKM, perbaikan infrastruktur dan layanan publik.


Kedua, tingkat kepuasaan publik atas kinerja pemerintah daerah secara rata rata sebesar 27%, sangat rendah. Kepuasan publik tertinggi disumbang kinerja pelayanan kesehatan sebesar 51%, tidak puas sebesar 23,6% dan tidak menjawab sebesar 24,8%. Kepuasan publik terendah atas kinerja pemda adalah  kemampuan membuka lapangan kerja,.yakni hanya 14,5%, berbanding terbalik dengan tingkat ketidakpuasannya sebesar 60,2%, tidak menjawab sebesar 25,5%.

 

BACA JUGA:Resmi: Olimpiade Tokyo Diselenggarakan Dari 23 Juli Hingga 8 Agustus 2021


Dalam hal keseriusan pemda terhadap upaya pemberantasan korupsi publik menilai puas pada derajat terendah kedua setelah urusan lapangan kerja diatas. Yakni dengan tingkat kepuasaan sebesar 20,3%, tidak puas 46,9%, dan tidak menjawab 37, 7%. Disusul tingkat kepuasaan terendah lainnya antara 20% hingga 30% di bidang pemerataan kesejahteraan, layanan birokrasi dan penegakan hukum.


Gambaran tentang data data di atas dapat dijadikan salah satu referensi oleh pemda untuk mendesain program programnya ke depan secara membumi berkoneksi dengan problem yang dihadapi masyarakatnya,  jauh dari narasi bombastis di satu pihak dan di pihak lain dapat menjadi kerangka dasar visi misi para bakal calon bupati  agar titik berangkatnya tidak ibarat orang bangun tidur lalu mengigau tentang indahnya masa depan Indramayu tapi tidak paham ke mana arah jalannya.


Pertanyaan yang tersisa, lalu calon bupati seperti apakah yang dikehendaki mayoritas publik Indramayu berhadapan dengan problem problem yang dihadapinya di atas? Seberapa besar tingkat daya tindih birokrasi mempengaruhi pilihan publik dan pola daya ganggu apa untuk  mencegahnya di saat publik Indramayu saat ini menurut data survey baru 12% telah memiliki pilihan dan  86% tersisa belum menentukan pilihan apapun dengan kemungkinan efect variabel money politicnya?

 

BACA JUGA: Objek Wisata Gunung Potong Segera Ditata


Data survey akan menjawab pertanyaaan pertanyaan serius di atas dalam seri tulisan berikutnya. Hal terpenting yang hendak disampaikan dalam tulisan singkat ini adalah bahwa menjadi bupati tidak cukup hanya bermodal nafsu berkuasa dan atau mempertahan tali ikat kekuasaannya karena watak kekuasaan yang dipandu nafsu berkuasa ansich bisa menjadi modorot yang merusak suasana kebatinan mayoritas rakyat diam yang dipimpinnya.


Semoga bermanfaat.

KOMENTAR