Proses Hukum Atas Kasus Fatia Maulidiyanti dan Haris Azhar adalah Pemidanaan yang Dipaksakan
JAKARTA, INAKORAN
Warga bangsa Indonesia harus mengawasi pejabat publik yang mengemudi jalannya roda pemerintahan menuju masyarakat adil sejahtera bersama. Tanpa pengawasan masyarakat apalah artinya tujuan yang dicita-citakan jangan-jangan tidak sesuai, bahkan melenceng.
Seharusnya pejabat publik berterimakasih kepada pegiat hukum yang selalu menyentil bahkan mengeritik pejabat publik. Ketika kritikan dilayangkan mereka seharusnya dilindungi bukan sebaliknya dipidanakan. Hal ini mendera Haris Azhar dan rekan sejawatnya.
baca:
Tim Advokasi Bersihkan Indonesia yang terdiri dari berbagai organisasi masyarakat sipil mengajukan surat ke Kepala Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta, agar memberikan usul atau rekomendasi kepada penyidik yang menangani kasus Fatia Maulidyanti dan Haris Azhar untuk segera melakukan penghentian perkara.
Pasca naiknya status penyelidikan menjadi penyidikan dan adanya upaya pemanggilan paksa kepada Fatia Maulidiyanti dan Haris Azhar beberapa waktu yang lalu, Tim Advokasi Bersihkan Indonesia menilai bahwa pemanggilan dan proses hukum terhadap Fatia Maulidyanti maupun Haris Azhar adalah pemidanaan yang dipaksakan.
“Naiknya status penyelidikan menjadi penyidikan dalam kasus Fatia Maulidiyanti dan Haris Azhar, kami memandang proses tersebut jelas dipaksakan yang dapat mengarah pada terjadinya kriminalisasi, Oleh karena, apa yang dilakukan keduanya semata-mata merupakan bentuk partisipasi sebagai warga negara untuk melakukan pengawasan terhadap jalannya pemerintahan agar berjalan sesuai dengan prinsip-pinsip hak asasi manusia dan juga demokrasi. Maka dari itu kasus ini tidak layak untuk dilanjutkan karena memang bukan peristiwa pidana. Lagi pula apa yang mereka lakukan sesungguhnya dijamin oleh Konstitusi dan peraturan perundang-undangan yang ada” ujar Andi Muhammad Rezaldy, kuasa hukum Fatia Maulidiyanti.
Selain itu, Tim Advokasi Bersihkan Indonesia merasa penghentian perkara ini harus segera dilakukan karena terdapat beberapa kejanggalan dalam proses penyidikan, diantaranya: penerapan pasal dalam penyidikan tidak memenuhi unsur pidana; proses penyidikan yang dilakukan oleh Ditreskrimsus Polda Metro Jaya dalam perkara ini melanggar SKB Pedoman Implementasi UU ITE; dan proses penyidikan yang dilakukan oleh Ditreskrimsus Polda Metro Jaya dalam perkara ini bertentangan dengan Surat Edaran Kapolri tentang Kesadaran Budaya Beretika untuk Mewujudkan Ruang Digital Indonesia yang Bersih, Sehat, dan Produktif.
Berdasarkan alasan tersebut, sudah sepatutnya Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta dapat memberikan usul atau rekomendasi kepada penyidik untuk menghentikan penyidikan dengan menerbitkan surat perintah penghentian penyidikan dalam perkara ini sesuai dengan kewenangannya sebagaimana termaktub dalam Pasal 7 ayat (1) huruf i dan (3) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (“KUHAP”), Penyidik berwenang untuk mengadakan penghentian penyidikan dan dalam menjalankannya penyidik wajib menjunjung tinggi hukum yang berlaku, serta berdasarkan pada Pasal 30 ayat (2) dan (3) Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana (“Perkap 6/2019”) yang pada pokoknya menyatakan bahwa Penghentian penyidikan dapat dilakukan untuk memenuhi kepastian hukum, rasa keadilan, dan kemanfaatan hukum serta dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
“Apa yang dilakukan oleh Fatia dan Haris merupakan bagian dari kebebasan berekspresi dan mengemukakan pendapat yang dilakukan secara damai di ruang digital dan dijamin oleh berbagai instrumen hukum HAM internasional maupun nasional. Selain itu, keduanya juga merupakan Pembela HAM yang mana atas perbuatan yang dilakukan dalam kerangka kerja-kerja Pembela HAM sudah seharusnya mendapatkan perlindungan dari Negara dari praktik-praktik penggunaan ketentuan pidana yang sewenang-wenang” tambah Al Ayyubi, kuasa hukum Haris Azhar
TAG#HARIS AZHAR, #LBP, #LUHUT, #POLRI
190232147
KOMENTAR