Putusan MK Jadi Alarm Kematian Ojek Online?

Jakarta, Inako

BUNYI PASAL 27 UUD 1945

Pasal 1. Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.

Akankah terjadi guncangan bisnis taksi dalam jaringan dan ojol (ojek online)  dengan ditolaknya uji materi terhadap  Pasal 3 Undang-Undang Lalu Lintas Angkutan Jalan ( UU LLAJ) oleh Mahkamah Konstitusi? 

Atau seperti spekulasi banyak kalangan bahwa dengan ditolaknya uji materi Pasal 47 ayat 3 UU  LLAJ maka eksistensi ojol akan tinggal kenangan, tanpa payung hukum.  

Hakim Konstitusi Aswanto mengatakan taksi aplikasi dapat dimasukkan dalam kategori taksi maupun angkutan orang dengan tujuan tertentu. Menurutnya, taksi daring sama dengan taksi konvensional mengingat keduanya memiliki model bisnis yang mirip.

Taksi aplikasi, lanjut dia, dapat pula dikategorikan sebagai angkutan dengan tujuan tertentu karena melayani dari pintu ke pintu sesuai permintaan pengguna jasa. Dengan demikian, taksi daring tidak perlu diklasifikasikan sebagai angkutan umum terpisah dari empat jenis kendaraan  seperti yang terdapat dalam pasal 151 UU No. 22/2009.  

Pasal 151 UU No. 22/2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ) mengklasifikasikan angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum tidak dalam trayek meliputi empat jenis yakni (a) angkutan orang dengan menggunakan taksi, (b) angkutan orang dengan tujuan tertentu, (c) angkutan orang untuk keperluan pariwisata, dan (d) angkutan orang di kawasan tertentu.

“Cara memesan” taksi bukan jenis angkutan. Contohnya ketika seorang pengguna memesan taksi konvensional dengan memesan via telpon, jenis taksinya tidak langsung berubah dengan yang biasa didapat di pinggir jalan.

“Taksi aplikasi bukan jenis angkutan, tapi bagaimana memesan jasa angkutan. Bukan jenis tersendiri dari angkutan orang sehingga harus diatur tersendiri,” katanya saat membacakan pertimbangan Putusan MK No. 97/PUU-XV/2017.

Dalam amar putusan yang dibacakan Kamis (28/6/2018), majelis berpendapat bahwa sesuai filosifi UU LLAJ, angkutan jalan bertujuan untuk mendukung pembangunan dan integrasi nasional guna memajukan kesejahteraan umum. Karena itu, sebagai sistem transportasi nasional, maka angkutan jalan harus mewujudkan keamanan dan keselamatan.

Majelis berpendapat bahwa Pasal 47 ayat (3) UU LLAJ yang diuji merupakan norma hukum yang berfungsi untuk melakukan rekayasa sosial agar warga negara menggunakan angkutan jalan yang mengutamakan keamanan dan keselamatan, baik kendaraan bermotor perseorangan maupun kendaraan bermotor umum.

Pasal itu juga dianggap tidak bertentangan dengan Pasal 27 ayat 1 UUD 1945 sebagaimana yang diajukan oleh para pemohon yang merupakan pemgemudi ojek online, karena pasal dalam UUD itu hanya berkaitan dengan kedudukan dalam persoalan hukum, serta pemerintahan sehingga dalil para pemohon yang menyatakan tidak dimasukkannya sepeda motor dalam Pasal 47 ayat 3 UU LLAJ bertentangan dengan Pasal 27 ayat 1 UUD 1945 adalah tidak beralasan menurut hukum.

“Pasal 47 ayat 3 UU LLAJ tersebut justru memberikan perlindungan kepada setiap warga negara ketika menggunakan angkutan jalan baik angkutan jalan dengan jenis kendaraan bermotor umum maupun perseorangan,” jelas majelis hakim.

Mahkamah tidak menutup mata adanya fenomena ojek, namun hal tersebut tidak ada hubungannya dengan konstitusional atau tidak konstitusionalnya norma Pasal 47 ayat 3 UU LLAJ karena faktanya ketika aplikasi online yang menyediakan jasa ojek belum ada atau tersedia seperti saat ini, ojek tetap berjalan tanpa terganggu dengan keberadaan Pasal 47 ayat 3 UU LLAJ.

Lima orang pengumudi Go-Car, Grab-Car, dan Uber-Car sebagai pemohon perkara itu meminta MK untuk menambah Pasal 151 huruf a LLAJ dengan frasa ‘taksi aplikasi berbasis teknologi’. Pasal tersebut dipandang tidak mengakomodasi taksi daring karena baru memasukkan ‘taksi’ sebagai kategori pelayanan angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum tidak dalam trayek.