Rekaman OTT Kejagung Ungkap Tumpukan Dolar Berlabel "Buat Kasasi" dalam Kasus Suap Hakim yang Bebaskan Ronald Tannur

JAKARTA, INAKORAN.com - Operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan Kejaksaan Agung baru-baru ini mengungkap dugaan suap yang melibatkan tiga hakim di Pengadilan Negeri Surabaya.

Ketiga hakim tersebut, yaitu Erintuah Damanik, Mangapul, dan Hari Hanindyo, diduga menerima suap dalam kasus pembebasan Gregorius Ronald Tannur, anak seorang anggota DPR yang dituduh melakukan penganiayaan hingga berujung pada kematian sang kekasih.

Dalam operasi tersebut, Kejagung mengamankan sejumlah barang bukti yang signifikan, termasuk uang dalam mata uang asing yang totalnya mencapai Rp 20,05 miliar.

Beberapa uang dolar AS tersebut ditemukan dalam tumpukan yang dibungkus dan dilabeli "Untuk Kasasi," seperti terlihat dalam rekaman video OTT yang dibagikan kepada publik.

Baca juga: Prabowo Ingatkan Menterinya: Tidak Dukung Program Makan bergizi, Silkan Keluar dari Pemerintahan Saya

Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung, Harli Siregar, menegaskan bahwa pihaknya akan melakukan verifikasi lebih lanjut terhadap barang bukti yang disita.

"Semua barang bukti yang disita tentu akan didalami dan diverifikasi, namun apakah suatu barang bukti tersebut terkait dengan perkara ini nanti kita lihat perkembangannya," ujar Harli kepada wartawan, Kamis (24/10/2024).

Baca juga: Kemenkeu Langsung Berada di Bawah Koordinasi Presiden: Apa Untung-Ruginya?

Selain tiga hakim, Kejagung juga mengamankan seorang pengacara bernama Lisa Rahmat.

Lisa Rahmat diduga berperan dalam proses suap ini dan akan dijerat dengan Pasal 5 Ayat 1, Pasal 6 Ayat 1, Pasal 18 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor), serta Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHP.

Baca juga: Menteri Prabowo Dievaluasi Setelah Enam Bulan, Hashim: Yang Kurang Efisien, Korup, dan Kurang Berdaya, ya Maaf...

Sementara itu, ketiga hakim yang diduga sebagai penerima suap akan dijerat dengan pasal lebih berat, yakni Pasal 5 Ayat 2, Pasal 6 Ayat 2, Pasal 12 huruf e, Pasal 12B, dan Pasal 18 UU Tipikor juncto Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHP.

Aksi OTT Kejagung ini menyita perhatian publik, terutama mengingat vonis bebas terhadap Tannur yang sebelumnya menimbulkan kontroversi.