Sisi Gelap Pilkada Indramayu 2020

Oleh. : Adlan Daie
Wakil Sekretaris PWNU Jawa Barat. 

Sisi gelap Pilkada Indramayu 2020 dalam konstruksi pemahaman tulisan ini adalah terkait problem yang dihadapi, katakanlah, poros petahana dan poros perubahan yang  tidak mudah diurai tali temali solusinya. Masing-masing diikat mata rantai yang rumit, problematis dan tidak sederhana membaca proyeksi kemungkinannya ke depan.

Pasca OTT KPK  terhadap H. Supendi, Bupati sekaligus ketua DPD Partai Golkar Indramayu adalah sisi gelap poros petahana. Sisi gelapnya, antara lain, poros petahana mulai menyempit panggung tarian orkestrasi politiknya. Tidak leluasa memainkan simpul-simpul birokratis yang selama ini menjadi bagian inti dari kekuatan efektif jaringannya kecuali  nekat dengan resiko tinggi merusak demokrasi secara sistemik dan struktural.

Problem lain adalah kemungkinan effect berantai OTT KPK terhadap tokoh yang akan dicalonkan  poros petahana. Pemanggilan saksi-saksi dari unsur pejabat terkait dan tidak terkait lainnya dari sisi sumber kasusnya serta jaringan swasta (mediator dan kontraktor), meskipun harus tetap menghormati asas praduga tak bersalah, sedikit dapat dibaca ke arah mana sinyal effect OTT KPK bergerak melalui pembandingan mata rantai kasus OTT KPK di tempat lain.

Di sinilah pentingnya kecermatan poros petahana memunculkan tokoh yang kedap dan jauh terhadap kemungkinan jerat lanjutan dari OTT KPK dalam kontestasi Pilkada Indramayu 2020. Poros petahana sulit menghindar dari kemungkinan sisi gelap ini. Faktor ketokohan yang relasional dengan kebutuhan zamannya penting dijajaki dan dipertimbangkan selain faktor kewilayahan barat tak dapat diabaikan untuk mengisi ruang kosong absennya H Supendi akibat OTT KPK dengan segala tafsir opini publik yang berkembang di wilayah barat.

Di sisi lain, poros perubahan tak kalah pula sisi gelapnya.  OTT KPK telah melahirkan arus besar banyaknya tokoh yang muncul hendak maju dalam kontestasi Pilkada Indramayu 2020 dengan varian jargon-jargon perubahan yang diusungnya. Mereka secara personal mahir mendrive dan branding diri  tapi lemah membangun kohesi sosialnya. Daya magnit ambisinya tinggi tapi minus kematangan mengelola langkah-langkah politisnya. Abai membangun bersama soliditas koalisi perubahan, tertindih ambisi kerumunan wacana yang dibangun di ruang ruang media sosialnya sendiri yang homogen, saling 'memukul' satu sama lain.

Inilah problem sisi gelapnya poros perubahan selain miskin membangun narasi bersama untuk mengkapitalisasi kasus OTT KPK menjadi branding isu di level akar rumput untuk diproyeksikan dalam kontestasi Pilkada Indramayu 2020. Poros perubahan ibarat kidung sunyi tanpa narasi energik bertenaga, hanya bersenandung kecewa ala Dian Anic, artis populer Pantura Cirebonan.

Tugas H juhadi Muhamad, H Rasta Wiguna, Toto Sucartono, Moh Solihin dan tokoh-tokoh lain pendamba perubahan sejati untuk menggelorakan perubahan tidak berhenti bergemuruh di ruang-ruang media sosial, akan tetapi turun ke bumi mensyiarkan adzan perubahan, gerakan merapatkan shaf barisan yang partisipatif,  memadukan peta kewilayahan barat dan timur yang dari sisi typologi sosialnya berbeda issu branding elektoralnya.

Terlepas dari sisi gelap problematis dua poros di atas, penulis terus terang tidak kompeten masuk terlibat  dalam salah satu poros di atas. Kepentingan penulis dengan sumber daya terbatas adalah menjaga kemuliaan, marwah dan martabat proses Pilkada Indramayu 2020 yang menelan uang rakyat hampir sembilan puluh (90) milyar rupiah. 

Bersama Limited Group atas nama menjaga kemuliaan Pilkada Indramayu 2020 melalui lembaga donor independen, penulis merintis secara legal tim pemantau Pilkada Indramayu 2020 dengan estimasi merekrut 3000 relawan dari unsur mahasiswa dan relawan non politis serta terlatih secara organik hingga level TPS berbasis aplikasi smartphone untuk deteksi dini terhadap kemungkinan curang di level manapun dan oleh siapa pun.

Tentu, pada akhirnya, pasangan terpilih manapun, harus kita hormati sebagai representasi pilihan mayoritas rakyat Indramayu. Tugas kita selanjutnya chek and balances dan mengingatkan Bupati dan Wakil Bupati terpilih nantinya agar menjauhi praktek haram jual beli jabatan, proyek, perijinan dan pemanfaatan birokrasi untuk kepentingan golonngan politiknya.

Kesungguhan untuk melayani pelayanan dasar publik seperti KK dan KTP, misalnya, harus diupgrading lewat aplikasi teknologi dimana rakyat cukup standy by  di rumah masing-masing untuk mendapatkan hak pelayanannya. Demikian pula trend kenaikkan IPM mulai digeser tidak hanya indah dalam laporan, pidato, kampanye dan lain-lain melainkan menjadi suasana kebatinan yang dirasakan mayoritas rakyatnya.

Regilius yes, korupsi and ngibuli, no !