Sosok PM Inggris Boris Johnson yang Kontroversial

London, Inako

Perdana Menteri (PM) Inggris yang baru, Boris Johnson, sudah banyak dikenal publik dengan berbagai jabatan yang diembannya. Johnson yang mantan wartawan ini, pernah menjabat Wali Kota London dan Menteri Luar Negeri (Menlu) Inggris. 

Johnson resmi terpilih menjadi PM Inggris menggantikan Theresa May yang mengundurkan diri - di tengah kebuntuan akibat Brexit - pada 7 Juni lalu. Dalam pemungutan suara di kalangan Partai Konservatif yang kini berkuasa di Inggris, Johnson meraih 92.153 suara, mengungguli rivalnya, Jeremy Hunt yang kini menjabat Menlu Inggris, yang meraih 46.656 suara. Johnson akan dilantik menjadi PM baru Inggris pada hari ini,  Rabu (24/7).

Kemenangan dalam pemungutan suara itu menjadikan Johnson sebagai Ketua Partai Konservatif yang baru dan sekaligus menempatkannya pada kursi PM Inggris.

Lahir di New York, Amerika Serikat (AS), tahun 1964, pria yang memiliki nama lengkap Alexander Boris de Pfeffel Johnson dikenal selalu ambisius. Saudara perempuan Johnson, Rachel, menyebut sejak anak-anak Johnson ingin menjadi 'raja dunia'. 

Seperti dilansir AFP dan BBC, Selasa (23/7/2019), Johnson mengenyam pendidikan di sekolah elite, Eton dan kuliah di Oxford University. Dia pertama kali bekerja sebagai wartawan untuk surat kabar The Times. Dia dipecat setelah merekayasa kutipan narasumber. Namun kemudian dia berhasil menjadi koresponden di Brussels untuk media Inggris lainnya, The Daily Telegraph. 

Sebagai wartawan, Johnson banyak mempertanyakan dicabutnya undang-undang yang mempromosikan hak homoseksualitas oleh pemerintah daerah. Namun saat dia terpilih menjadi anggota parlemen Inggris, Johnson mengubah arah dan mendukung perkawinan sejenis.

Johnson terpilih menjadi anggota parlemen untuk Partai Konservatif tahun 2001. Selama berkarier di parlemen Inggris, Johnson dianggap lebih liberal dibandingkan anggota Partai Konservatif lainnya. Namun 3 tahun kemudian, dia dicopot dari jabatan sebagai juru bicara partai karena diduga berbohong soal hubungan di luar nikah.

Tahun 2008, Johnson terpilih menjadi Wali Kota London menggantikan Ken Livingstone dari Partai Buruh. Dia terlih untuk periode kedua tahun 2012 dan menjabat sebagai Wali Kota London hingga tahun 2016, jabatan terlama yang pernah dipegangnya. 

Sebagai Wali Kota London, Johnson banyak dipuji karena pencapaiannya dalam mengurangi angka kejahatan, meningkatkan perumahan dan transportasi. Namun para pengkritik menyoroti proyek-proyek mahal yang digagasnya, termasuk proyek 'garden bridge' yang gagal yang disebut menjadi bukti bahwa visi besar Johnson tidak selalu berhasil diterjemahkan ke dalam tata pemerintahan yang baik.

Johnson dikritik karena menghabiskan anggaran lebih dari 300 ribu Poundsterling untuk tiga water cannon pengendali massa, yang sebelumnya dilarang untuk digunakan karena kekhawatiran akan digunakan berlebihan oleh aparat.

Tahun 2015, Johnson kembali ke parlemen Inggris. Sebagai perwakilan dari pinggiran Inggris, dia menjanjikan perluasan Bandara Heathrow.

Setahun kemudian, atau tahun 2016, Johnson ditunjuk menjadi Menlu oleh PM Inggris saat itu, Theresa May. Namun dia menuai kritikan setelah dianggap menghindari voting penting di parlemen untuk proyek infrastruktur dengan secara mendadak merencanakan kunjungan ke Afghanistan.

Penunjukan Johnson sebagai Menlu dinilai sangat membahayakan diplomasi Inggris karena rekam jejaknya. Faktanya, Johnson melakukan sejumlah kesalahan besar selama menjabat sebagai diplomat tertinggi Inggris. Salah satu kesalahan paling dikenal adalah saat Johnson menyebut seorang wanita keturunan Inggris-Iran yang ditahan di Iran atas dakwaan penghasutan, sebagai 'reporter magang'.

Keluarga wanita bernama Nazain Zaghari-Ratcliffe menyangkal pernyataan Johnson saat itu dan mengkhawatirkan komentar itu membahayakan kasusnya. Hingga kini, wanita itu masih ditahan di Teheran. Think-tank yang khusus membahas isu internasional, Chatham House, menyebut Johnson sebagai Menlu Inggris yang 'paling tidak sukses' sejak Perang Dunia II. 

Saat referendum Brexit, atau keluarnya Inggris dari Uni Eropa, Johnson dikenal sebagai salah satu pendukung terkemuka. Ketika kekisruhan soal formula kesepakatan Brexit terjadi di parlemen Inggris, Johnson tetap menekankan Inggris harus keluar dari Uni Eropa pada tanggal 31 Oktober mendatang -- batasan yang ditetapkan -- dengan atau tanpa kesepakatan.