Telaah Nuklir Iran, Trump Agendakan Pimpin Sidang Dewan Keamanan PBB

 Presiden Donald Trump hadir di DK-PBB untuk menyoroti pelanggaran terhadap hukum internasional yang dilakukan Iran.

Jakarta, Inako

Trump telah memerintahkan AS menerapkan kembali sanksi-sanksinya, yang sempat ditangguhkan berdasarkan kesepakatan 2015. Perselisian yang kian meruncing antara Amerika Serikat dan Iran telah memasuki babak baru usai perjanjian denuklirisasi 2015 yang ditandatangani Iran. 

Presiden Amerika Serikat Donald Trump menuduh Iran telah melakukan pelanggaran Internasional terkait nuklir, karenanya ia, mengagedakan pimpin sidang Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk membahasa soal Iran.

Kehadiran Trump di DK-PBB direncanakan akan menyoroti "pelanggaran terhadap hukum internasional" yang dilakukan Iran. Demikian kata Duta Besar AS untuk PBB Nikki Haley, Selasa, seperti dilaporkan Antara, Rabu (5/9/2018).

Sidang akan dilangsungkan bulan ini dalam pertemuan tahunan para pemimpin dunia di New York.

Amerika Serikat, yang menjadi Presiden Dewan Keamanan untuk bulan September, belum berhasil mendorong Dewan untuk memanggil Iran.

Haley secara berkala menyerang Iran, dengan menuduh negara itu mencampuri perang di Suriah dan Yaman.

Haley mengatakan kepada para wartawan bahwa Trump akan memimpin sidang "guna membahas pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan Iran terhadap hukum internasional serta ketidakstabilan secara umum yang disemaikan Iran di seluruh kawasan Timur Tengah".

Sementara para pemimpin di dunia khawatir dengan kemampuan senjata nuklir Iran yang lebih dasyat, bahkan berkali lipat lebih parah dibanding bom atom yang dijatuhkan di Nagasaki dan Hiroshima.

Meski berbahaya, banyak negara yang justru berlomba-lomba menciptakannya.

Presiden Amerika Serikat Donald Trump membatalkan kesepakatan nuklir yang diteken oleh pendahulunya, Barack Obama. Pembatalan itu konsekwensinya sanksi ekonomi terhadap Iran tetap berlaku. Namun sikap Trump tersebut ditentang oleh sekutu Barat, Jerman dan Prancis.

 

Para diplomat mengatakan Iran bisa mengajukan permintaan untuk berbicara pada 26 September dalam pekan pertemuan tingkat tinggi Majelis Umum PBB.

Presiden Iran Hassan Rouhani dijadwalkan menyampaikan pidato pada 25 September.

Misi Iran untuk PBB belum menanggapi permintaan untuk berkomentar.

Haley mengatakan Amerika Serikat tidak akan keberatan jika Rouhani berpidato.

Wakil Duta Besar Rusia untuk PBB Dmitry Polyanskiy mengatakan sidang yang membahas Iran nanti harus memusatkan pembicaraan pada penerapan kesepakatan 2015 soal nuklir Iran.

"Kami sangat berharap akan ada pandangan-pandangan yang disuarakan dalam kaitannya dengan penarikan AS dari kesepakatan nuklir internasional tahun 2015," kata Polyanskiy kepada Dewan Keamanan.

Trump pada Mei menarik AS dari perjanjian antara Iran dan enam negara kuat dunia.

Perjanjian itu dibuat untuk mengekang kemampuan nuklir Iran, sebagai imbalan atas pencabutan sejumlah sanksi atas negara itu.

Iran masih berada di bawah ketentuan embargo senjata dan larangan-larangan lainnya seperti ditetapkan dalam resolusi PBB, yang mengukuhkan kesepakatan nuklir.

Negara-negara kuat Eropa kini sedang berjuang untuk menyelamatkan perjanjian nuklir tersebut.

Pada Februari, Rusia menggunakan hak veto-nya terhadap upaya pimpinan AS untuk memanggil Teheran, yang dianggap gagal mencegah persenjataannya jatuh ke tangan kelompok Houthi Yaman. Iran membantah tuduhan itu.