Tolak Penundaan Pemilu, Mahasiswa Teriaki Jokowi Fasis dan Anti Demokrasi

Jakarta, Inako

Bola liar wacana penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden, menggelinding ke mana-mana. Ada yang pro dan ada juga yang kontra.

Masing-masing kelompok merespon wacana tersebut dengan alasan masing-masing. Kelompok yang pro mengklaim, sebagian besar rakyat Indonesia masih menginginkan Jokowi satu periode lagi. Dengan menambah satu periode, Jokowi bisa menuntaskan sejumlah program yang tertunda karena pandemi Covid-19.

Sementara itu, kelompok yang kontra, mendasari argument mereka pada ketentuan konstitusi. Berdasarkan konstitusi, kekuasaan presiden dibatasi dua periode. Karena itu, wacana perpanjangan masa jabatan presiden inkonstitusional. Bahkan kelompok ini menilai wacana itu, sebagai bentuk sikap anti demokrasi.

Ratusan mahasiswa yang melakukan demo di dekat istana kemarin, adalah salah satu contoh kelompok yang menolak wacana perpanjangan masa jabatan Presiden Jokowi.

Mereka meyakini, Jokowi sendiri menginginkan jabatannya diperpajang. Karena itu, mereka memberi predikat kepada Jokowi sebagai presiden yang fasis dan anti demokrasi.

Akan tetapi, faktanya, wacana perpanjangan masa jabatan, sesungguh bukan datang dari Jokowi. Dalam banyak kesempatan, Jokowi menegaskan bahwa dirinya tunduk pada konstitusi. Dan konstitusi mengatur jabatan presiden dua periode.

Sebagaimana kita ketahui, wacana itu datang dari Ketum PKB Muhaimin Iskandar dan Ketum PAN Sulkifli Hassan serta Menko Marves Luhut Binsar Panjiatan.

Meski Jokowi tidak pernah menyatakan ingin memperpanjang masa jabatan, tetapi para mahasiswa menduga, Jokowi menggunakan mulut para Ketua Umum partai dan Menko Marves. Karena itu, mahasiswa mungkin saja benar. Akan tetapi, meneriaki Jokowi sebagai presiden yang fasis dan anti demokrasi, mungkin terlalu berlebihan.