Tragedi Kemanusiaan Myanmar, Dharmapala Mengecam Kekerasan oleh Tentara

Jakarta, INAKORAN

Dharmapala Nusantara (DN)  mengingatkan bahwa kekejaman yang dilakukan tentara Myanmar adalah karma buruk berat dan tidak dapat dibenarkan dengan alasan apapun. Sia-sia dan busuklah kekuasaan yang didirikan di atas darah dan penderitaan rakyat sendiri, demikian pernyataan tertulis DN yang diterima INAKORAN.COM  Senin (8/3/21).

Traegedi kemanusiaan  yang terjadi di Myanmar diikuti dengan aksi penolakan besar-besaran oleh masyarakat sipil dihadapi dengan kekerasan senjata oleh junta militer Myanmar.

BACA:   

Pengunjuk rasa Myanmar berbaris lagi Pasca Kudeta yang paling berdarah

Tragedi kemanusiaan  ini mendapat perhatian umat Buddha di Indonesia, salah satunya adalah Dharmapala Nusantara melalui rilisnya  Senin  tertanggal 8 Maret 2021 menyatakan bahwa cara-cara junta militer Myanmar dalam menghadapi rakyat Myanmar yang menyampaikan penolakannya telah melampaui batas kemanusiaan dan brutal.

Dharmapala Nusantara yang memiliki misi menjaga kelestarian Buddha dharma di Indonesia dan Nusantara (ancient archipelago of ASEAN) ini menyatakan sangat prihatin atas memburuknya situasi sosial, politik dan keamanan di Myanmar. dan mengecam keras tindakan kekerasan tersebut. Kematian aktivis muda Ding Jia Xi yang ditembak kepalanya oleh tentara Myanmar saat berdemonstrasi, benar-benar memilukan.

Tragedi itu menjadi sebuah bukti nyata bahwa Tentara Myanmar sudah bertindak melampaui batas kemanusiaan. Tidak lagi menghargai kehidupan dan Hak Asasi Manusia

BACA:   

Rakyat Myanmar meneriakkan Hidup Bunda Suu, Uni Eropa dan Australia Kutuk kudeta, China tidak Tegas

Rilis DN yang ditandatangani Kevin Wu selaku Ketua Umum dan Eko Nugroho Rahardjo selaku Sekretaris Jenderal juga menyatakan junta militer Myanmar telah gagal menjamin keamanan dan keselamatan warga negaranya sendiri.

DN menilai Myanmar sebagai negara bangsa yang penduduknya sangat menjunjung-tinggi dan menghormati ajaran Buddha, semestinya perilaku pejabat negara termasuk militernya, senantiasa mengikuti cara-cara yang selaras dengan ajaran buddha dalam mengatasi dan menyelesaikan konflik dan perselisihan. Yaitu dengan jalan damai, jalan tanpa kekerasan.

Junta militer Myanmar diingatkan bahwa tidak ada bangsa yang menjadi besar dan Makmur dibangun dengan jalan kekerasan dan perang. Apalagi negara yang memerangi rakyatnya sendiri. Pemerintahan yang bertindak kejam, dengan sengaja membunuhi rakyatnya sendiri adalah pemerintah yang bertentangan dengan dharma.

DN mengingatkan bahwa kekejaman yang dilakukan tentara Myanmar adalah karma buruk berat dan tidak dapat dibenarkan dengan alasan apapun. Sia-sia dan busuklah kekuasaan yang didirikan di atas darah dan penderitaan rakyat sendiri.

“Kami berharap penguasa Junta Militer Myanmar segera menghentikan semua tindakan kekerasan tidak bermoral itu, dan segera mengambil cara-cara damai dan konstitusional” ujar Kevin.  

Kementerian Luar negeri Indonesia, Kedutaan Besar Indonesia untuk Myanmar juga diharapkan DN mengambil sikap, serta melalukan langkah-langkah strategis, dengan mengajak seluruh negara-negara anggota ASEAN untuk mendesak Junta militer Myanmar menghentikan segala bentuk kekerasan dan kekejaman.

Eko Nugroho menambahkan bahwa “Supremasi sipil harus ditegakkan kembali di Myanmar, karena telah dibajak oleh pelaku kudeta yang juga mengangkangi demokrasi, mengingkari hasil pemilu dan tidak tahu malu”

DN juga meminta perwakilan ASEAN menjadi mediator antara pihak-pihak yang berselisih di Myanmar dan mengajak mereka bermusyawarah, menempuh jalan dialog dan demokrasi sesuai konstitusi yang mengutamakan keselamatan rakyatnya dalam menyelesaikan konflik politik tanpa kekerasan atau avihimsa. Jalan kekerasan dan kebencian hanya akan membawa kehancuran dan lebih banyak penderitaan. Semoga kedamaian mewujud di Myanmar dan seluruh dunia. Sabbe satta bhavantu sukkhitatta, berbahagialah semua makhluk.

DN: Tegakkan Supremasi Sipil di Myanmar

Kudeta yang terjadi di Myanmar diikuti dengan aksi penolakan besar-besaran oleh masyarakat sipil dihadapi dengan kekerasan senjata oleh junta militer Myanmar. Hal ini mendapat perhatian umat Buddha di Indonesia, salah satunya adalah Dharmapala Nusantara melalui rilisnya tertanggal 8 Maret 2021 menyatakan bahwa cara-cara junta militer Myanmar dalam menghadapi rakyat Myanmar yang menyampaikan penolakannya telah melampaui batas kemanusiaan dan brutal.

Dharmapala Nusantara yang memiliki misi menjaga kelestarian Buddha dharma di Indonesia dan Nusantara (ancient archipelago of ASEAN) ini menyatakan sangat prihatin atas memburuknya situasi sosial, politik dan keamanan di Myanmar. dan mengecam keras tindakan kekerasan tersebut. Kematian aktivis muda Ding Jia Xi yang ditembak kepalanya oleh tentara Myanmar saat berdemonstrasi, benar-benar memilukan.

Peristiwa itu menjadi sebuah bukti nyata bahwa Tentara Myanmar sudah bertindak melampaui batas kemanusiaan. Tidak lagi menghargai kehidupan dan Hak Asasi Manusia.

Rilis DN yang ditandatangani Kevin Wu selaku Ketua Umum dan Eko Nugroho Rahardjo selaku Sekretaris Jenderal juga menyatakan junta militer Myanmar telah gagal menjamin keamanan dan keselamatan warga negaranya sendiri.

DN menilai Myanmar sebagai negara bangsa yang penduduknya sangat menjunjung-tinggi dan menghormati ajaran Buddha, semestinya perilaku pejabat negara termasuk militernya, senantiasa mengikuti cara-cara yang selaras dengan ajaran buddha dalam mengatasi dan menyelesaikan konflik dan perselisihan. Yaitu dengan jalan damai, jalan tanpa kekerasan.

Junta militer Myanmar diingatkan bahwa tidak ada bangsa yang menjadi besar dan Makmur dibangun dengan jalan kekerasan dan perang. Apalagi negara yang memerangi rakyatnya sendiri. Pemerintahan yang bertindak kejam, dengan sengaja membunuhi rakyatnya sendiri adalah pemerintah yang bertentangan dengan dharma.

DN mengingatkan bahwa kekejaman yang dilakukan tentara Myanmar adalah karma buruk berat dan tidak dapat dibenarkan dengan alasan apapun. Sia-sia dan busuklah kekuasaan yang didirikan di atas darah dan penderitaan rakyat sendiri.

“Kami berharap penguasa Junta Militer Myanmar segera menghentikan semua tindakan kekerasan tidak bermoral itu, dan segera mengambil cara-cara damai dan konstitusional” ujar Kevin.

BACA: 

Dukcapil, Bandung Barat Tempat Pelayanan Keliling Dukcapil IKI

Kementerian Luar negeri Indonesia, Kedutaan Besar Indonesia untuk Myanmar juga diharapkan DN mengambil sikap, serta melalukan langkah-langkah strategis, dengan mengajak seluruh negara-negara anggota ASEAN untuk mendesak Junta militer Myanmar menghentikan segala bentuk kekerasan dan kekejaman. Eko Nugroho menambahkan bahwa “Supremasi sipil harus ditegakkan kembali di Myanmar, karena telah dibajak oleh pelaku kudeta yang juga mengangkangi demokrasi, mengingkari hasil pemilu dan tidak tahu malu”

DN juga mendesak  perwakilan ASEAN menjadi mediator antara pihak-pihak yang berselisih di Myanmar dan mengajak mereka bermusyawarah, menempuh jalan dialog dan demokrasi sesuai konstitusi yang mengutamakan keselamatan rakyatnya dalam menyelesaikan konflik politik tanpa kekerasan atau avihimsa. Jalan kekerasan dan kebencian hanya akan membawa kehancuran dan lebih banyak penderitaan. Semoga kedamaian mewujud di Myanmar dan seluruh dunia. Sabbe satta bhavantu sukkhitatta, berbahagialah semua makhluk.