Usut Penikmat 21 Juta Dana Bansos Fiktif!!

Oleh. : Husni Mubarok
Ketua Harian Relawan Pesantren Jokowi Jawa Barat. 

JAKARTA, INAKORAN

Laporan Ibu Risma, Mensos RI yang baru ke KPK terkait  21 juta data ganda penerima bansos adalah harapan baru bagi publik.

Dengan  profesionalitas, pengalaman, "jam terbang" para penyidiknya dan  kewenangan yang dimilikinya tentu relatif mudah bagi KPK bukan saja mampu menelusuri bahkan melakukan tindakan-tindakan hukum baik siapa aktor penggandaan datanya, siapa saja para pemainnya dan berapa nilai kerugian negara akibat skandal korupsi bansos  yang dari hulu ke.hilir melibatkan KEMENSOS.

Sungguh.  sangat menjijikkan rakyat yang tertindih miskin terdampak pandemi covid 19 dijadikan alat dan peluang untuk korupsi besar besaran.

BACA:  

Bisnis Sendal Jepit di Suka Bumi dipukul Hingga Terjepit oleh Covid19

Di sisi lain secara politik pernyataan KH Maman Imanul Haq, Anggota komisi VIII DPR RI dari Fraksi PKB dalam rapat kerja bersama MENSOS RI ibu Risma,sangat tajam,tepat dan tegas menyoroti hal ikhwal terkait akurasi data penerima bansos dan skandal korupsinya.

Oleh karena itu RELAWAN PESANTREN JOKOWI Jawa Barat mendorong untuk segera dibentuk "panitia khusus" (Pansus) kasus ini untuk mengungkap lebih terang benderang pentingnya akurasi dan validasi data penerima bansos beserta sebarannya, jenis dan bentuk bantuannya, pola penyaluran dan sistem pengawasannya bahkan siapa aktor pelaku utama dan pemeran pembantu tindak pidananya dalam skandal mega korupsi bansos ini.

Merosotnya kepercayaan publik terhadap KPK yang akhir akhir ini lebih sibuk "mengamputasi" kerja para penyidiknya lewat sensor wawasan kebangsaan dan DPR RI selama ini dibaca publik hanya sibuk dengan kepentingan politiknya  bisa dijawab dengan membongkar kasus skandal korupsi bansos ini hingga ke akar akarnya. Inilah saatnya bagi KPK dan DPR RI untuk membuktikan diri mereka layak dipercaya publik.

Tanpa kerja penyelidikan dan penyidikan KPK  secara profesional dan sungguh sungguh dan DPR RI tidak beranjak menaikkan ke pembahasan di level Pansus terkait skandal korupsi bansos sebagaimana diuraikan di atas, harapan publik terhadap kehadiran Risma sebagai Mensos baru hanya berhenti ibarat sensasi heroisme drama politik di panggung depan.

Di panggung belakang bansos tetap lah bancakan politik untuk gizi politik menuju pemilu 2024. Di sini sekali lagi rakyat menunggu kerja kerja dan kerja KPK dan DPR RI.

Wassalam.