Victoria br Simanungkalit, Dorong UKM Manfaatkan Peluang Ekspor ke Pasar Eropa guna meningkatkan Index Kesejahteraan

Hila Bame

Thursday, 24-09-2020 | 09:27 am

Victoria br Simanungkalit, Deputi bidang Produksi dan Pemasaran KemenkopUKM

Jakarta, Inako

Era digital, yang ditandai dengan luasnya ruang pasar global memungkinkan banyak negara berlomba-lomba menampilkan produk-produk unggulan dari negara masing-masing tak terkecuali, Indonesia.

Selain devisa yang ingin dikeruk dari perdagangan global (unlimited market) ia, juga meluaskan lapangan pekerjaan yang berhilir pada peningkatan index kesejahteraan rakyat dari sebuah negara, termasuk pelaku industri tersebut katakanlah, pelaku UMK dalam negeri Indonesia.

KemenkopUKM sebagai regulator berdiri dibelakang mendukung para pelaku usaha UKM menuju pasar Global seperti Pasar Eropa atau juga China daratan dengan jumlah demografi terpadat di dunia.

Seiring dengan peluang yang selangit itu, Kementerian Koperasi dan UKM mendorong dan mendukung para pelaku UKM untuk memanfaatkan peluang ekspor ke pasar Eropa yang semakin terbuka pascapandemi COVID-19.

“Untuk meningkatkan nilai (value) ekspor UKM ke Eropa diperlukan kerja sama dari berbagai pihak agar UKM tidak hanya sekadar dapat bertahan tapi juga mampu meningkatkan kualitas sehingga dapat bersaing di pasar global khususnya di pasar Eropa, terutama di masa pandemi COVID-19 ini yang membuat UMKM menjadi salah satu yang paling terdampak,” kata Deputi bidang Produksi dan Pemasaran KemenkopUKM Victoria br Simanungkalit.

Challenge atau peluang tersebut disampaikan Victoria dalam Seminar Online Peluang Bisnis Pasca-COVID-19, Peluang Ekspor ke Eropa, yang diinisiasi Gabungan Perusahaan Ekspor Indonesia (GPEI) DPD DIY secara daring, Selasa (22/9/2020).

Ekspor produk UKM, lanjut Victoria, ke berbagai negara saat ini semakin terbuka lebar. Victoria mencontohkan, pihaknya telah memberikan dukungan terhadap upaya peningkatan ekspor UKM seperti yang telah dilakukan UKM di Bangka Belitung yang mengekspor Lidi Nipah ke Nepal, PLB E – commerce Marunda yang mengekspor 500 produk UKM ke PLB E – Commerce Ningbo di Tiongkok, serta dukungan kepada Sekolah Ekspor di SMESCO.

Kebijakan lain yang dilakukan pemerintah melalui KemenkopUKM diantaranya fasilitasi standardisasi global, pelibatan BUMN sebagai offtaker, Onboarding digitalisasi KUKM, fasilitasi promosi baik di dalam maupun luar negeri, hingga menjadikan SMESCO sebagai center of excellence. “ terang Victria.

Pemerintah mengapresiasi semua berbagai pihak salah satunya Gabungan Perusahaan Ekspor Indonesia (GPEI) melalui kegiatan Seminar Online Peluang Ekspor Bagi UKM Indonesia ke Eropa.

“Saya sangat mengapresiasi kegiatan ini sebagai upaya edukasi dan promosi bagi UMKM untuk menciptakan pasar di negara-negara Eropa,” katanya mewakili Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki.

Ia mengatakan hingga saat ini, terdapat lebih dari 64 juta unit UMKM yang berkontribusi 97% terhadap total tenaga kerja dan 60% PDB nasional. Angka ini menunjukan peran UMKM yang sangat besar bagi perekonomian nasional. Namun demikian kontribusi ekspor UKM masih berkisar 14%, sehingga perlu ditingkatkan.

Berdasarkan data BPS tahun 2019, ekspor Indonesia ke negara – negara Uni Eropa senilai US$ 14,6 milyar, masih cukup rendah jika dibandingkan dengan negara – negara APEC (US$ 122 milyar), ASEAN (US$ 41,4 milyar), dan NAFTA (US$19,6 milyar).

Ekspor Indonesia Uni Eropa terbesar ke Belanda dengan nilai US$ 3,20 milyar; Jerman US$ 2,4 milyar; Italia US$ 1,74 milyar; Spanyol US$ 1,59 milyar; Inggris US$ 1,35 milyar; Perancis US$ 1,01 milyar; dan Belgia US$ 1,07 milyar.

Sementara itu Kuasa Usaha Ad Interim (KUAI)/Wakil Kepala Perwakilan RI di Brussel, Belgia, Sulaiman Syarif mengatakan ada beberapa hal yang harus dilakukan UKM di Indonesia sebelum melakukan ekspor ke Eropa.

“UKM harus bisa menetapkan harga yang pasti, konsisten dan transparan,” katanya.

Selain itu, kata dia, UKM harus mampu menjaga konsistensi kualitas produk, kontinyuitas volume dan produksi, serta representatif/kontak yang mudah untuk dihubungi.

“UKM juga harus memperhatikan terkait preferensi konsumen Uni Eropa untuk sustainability, fair trade, dan ethical trade,” kata Sulaiman.