Wacana Kenaikan Gaji PNS Dinilai Bernuansa Politis

Direktur Center of Economics and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira berpendapat rencana pemerintah untuk menaikan gaji pegawai negeri sipil (PNS) sarat dengan kepentingan politik. Menurut dia, upaya itu merupakan trik partai politik untuk mendulang suara pada Pemilu 2024 mendatang.

Hal itu diutarakan Bhima, menanggapi rencana pemerintah yang akan menaikkan gaji pegawai negeri sipil (PNS) melalui perombakan skema tunjangan kinerja atau tukin.

Sebagaimana diketahui, pemerintah dalam waktu dekat akan menaikkan gaji pegawai negeri sipil (PNS) melalui perombakan skema tunjangan kinerja atau tukin.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi atau Menpan RB Abdullah Azwar Anas mengatakan tengah berkoordinasi dengan kementerian terkait untuk merumuskan formulanya.

Untuk diketahui, total PNS saat ini 4 juta, jika satu orang menanggung empat anggota keluarga, maka ada banyak sekali suara yang bisa diraih dalam Pemilu nanti. Karena itu, ia memperingatkan jangan sampai pemerintah menggunakan instrumen belanja pegawai untuk mendorong belanja konsumtif menjelang kontestasi politik ini.