Wakil Menhan Sebut Cadangan Beras Indonesia Hanya Bertahan 69 Hari

Jakarta, Inako

Wakil Menteri Pertahanan Sakti Wahyu Trenggono mengatakan cadangan besar nasional saat ini hanya bisa bertahan 69 hari ke depan. Karena itu ia mendorong peningkatan ketahanan pangan guna mengantisipasi munculnya dampak  wabah penyakit di masa depan.

"WHO menyatakan virus baru itu terus bermunculan. Jadi, seandainya pandemi Covid-19 ini usai, tak menjamin di masa depan wabah penyakit baru tak muncul. Karena itu indikator ketahanan pangan harus kita tingkatkan di masa depan untuk mengantisipasi serangan wabah penyakit," tegas Trenggono dalam Webinar yang digelar IA ITB Jawa Timur dengan tema "Penguatan Pangan & Kesehatan Rakyat Sebagai Basis Ketahanan Negara Pasca Pandemi, Kamis (18/6/2020).

Menurut Trenggano, ada beberapa hal yang sangat rentan terkena dampak pandemi Covid-19. Pertama, di sektor pekerjaan dimana muncul pengangguran karena kegiatan ekonomi dipaksa berhenti. Kedua, masalah ketersediaan pangan. Ketiga, ketahanan kesehatan.

"Kalau ketiga hal ini tak bisa dikelola dengan baik bisa berpengaruh kepada ketahanan dan kedaulatan negara secara keseluruhan. Karena itu semua elemen bangsa perlu bekerjasama secara serius melawan ancaman pandemi agar ketahanan nasional terjaga," katanya.

Wamenhan memaparkan untuk sektor pangan, komoditas yang banyak dikonsumsi masyarakat adalah beras, gula, terigu, dan kedelai.

"Beberapa komoditi seperti beras dan gula itu perlu perhatian kondisi cadangannya. Di samping itu sekarang ada pergeseran dimana Indonesia pengkonsumsi mie terbesar kedua di dunia. Ini membuat kita impor gandum tinggi, begitu juga kedelai," katanya.

Ia bilang jika pandemi diibaratkan dengan suasana perang maka dibutuhkan peralatan tempur yang kuat untuk melawan.

"Peralatannya di sini salah satunya cadangan pangan yang panjang. Sekarang itu di komoditas beras kita hanya kuat untuk 69 hari, bandingkan dengan India yang bisa setahun. Karena itu kami dari Kemenhan sedang mengajukan satu model yang bisa meningkatkan ketahanan pangan nasional," katanya.

Dikatakannya, strategi yang dipilih adalah membuat lahan khusus untuk ketahanan pangan nasional. Mengutip kajian yang dilakukan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) mengungkapkan ada 16,6 juta hektare kawasan hutan non hutan layak dikonversi menjadi lahan pertanian produktif. Sebagian besar lahan ada di Papua, disusul Kalimantan, dan Sumatera.