Apindo Minta Pemerintah Hentikan Praktik Intervensi Pasar

Inakoran

Friday, 13-04-2018 | 10:33 am

MDN
Ilustrasi pengaturan harga BBM [ist]

ong> Jakarta, Inako

Belakangan ini pemerintah melakukan sejumlah intervensi harga di berapa sektor swasta, mulai dari penetapan BBM Nonsubsisi yang banyak dikelola oleh SPBU asing atau swasta  hingga tarif tol. Kebijakan ini dianggap dapat mendistorsi pasar. Bahkan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) menilai kebijakan ini bakal menganggu iklim investasi di dalam negeri dan kontradiktif dengan upaya pemerintah mempermudah izin usaha.

Sejumlah intervensi yang dilakukan pemerintah terhadap swasta, antara lain, rencana kewajiban badan usaha meminta persetujuan terlebih dulu sebelum menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) nonsubsidi. Pada bidang infrastruktur, pemerintah juga akan menurunkan tarif jalan tol. Sedangkan di sektor pangan, ada kebijakan harga eceran tertinggi (HET) untuk beras, gula dan minyak goreng.

Di waktu yang sama, pemerintah berupaya mendorong investasi masuk ke dalam negeri sebanyak mungkin. Beberapa aturan keluar untuk mempermudah investasi. Yang paling anyar, aturan baru tax holiday dan kemudahan restitusi pajak. Tax holiday diperlonggar dengan satu tarif sebesar 100% bebas pajak dan proses pengajuan hanya cukup 5 hari dari sebelumnya 125 hari kerja.

Menanggapi kebijakan tersebut, Ketua Apindo Hariyadi Sukamdani mengatakan, pemerintah seharusnya tidak melakukan intervensi ke sektor swasta. Sebab, hal itu malah mendistorsi pasar.

"Seharusnya tidak seperti itu. Contohnya karena campur tangan pemerintah berupa kebijakan domestic market obligation (DMO) batubara untuk PT Perusahaan Listrik Negara (PLN), harga batubara drop," jelas Hariyadi, Rabu (11/4/2018).

Intervensi menimbulkan ketidakpastian bagi iklim investasi. Padahal, bagi pengusaha, ketidakpastian adalah hal yang menyulitkan bisnis.

"Kalau memang mau seperti itu (intervensi) kan ada caranya. Begitu dipaksa intervensi seperti itu, akhirnya dunia melihat. Jadi malah menurunkan harga kita sendiri, merusak pasar," jelas Haryadi.

Karena  itu, Apindo berharap, pemerintah menghentikan praktik intervensi. Sebab, pemerintah sudah berupaya sedemikian rupa untuk mendorong investasi masuk ke dalam negeri dengan aneka insentif dan kemudahan. "Sudah capek-capek, dirusak sendiri," jelas kata Hariyadi.

 

 

KOMENTAR