Australia dan ASEAN Menentang Tindakan Sepihak Beijing di Laut Cina Selatan

Jakarta, Inakoran

Australia dan Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN), pada akhir pertemuan puncak tiga hari pada hari Rabu (6/3), menyerukan negara-negara di dunia untuk menentang tindakan sepihak yang  Beijing yang dapat membahayakan perdamaian dan stabilitas di Laut Cina Selatan.

Mengutip Kyodonews, negara-negara anggota ASEAN mengambil bagian dalam pembicaraan khusus di Melbourne untuk memperingati 50 tahun hubungan dengan Australia. Dalam deklarasi bersama yang dikeluarkan pada akhir KTT, para pemimpin juga menekankan perlunya upaya bersama mencegah tindakan Tiongkok yang dapat meningkatkan risiko kecelakaan, kesalahpahaman, dan kesalahan perhitungan di kawasan itu.

Deklarasi tersebut dikeluarkan sehari setelah bentrokan terbaru antara kapal Tiongkok dan Filipina di perairan yang disengketakan. Dua kapal Penjaga Pantai Tiongkok menembakkan meriam air ke sebuah kapal yang disewa oleh Angkatan Laut Filipina. Pihak berwenang Filipina melaporkan, akibat bentrokan tersebut, empat personel di dalamnya mengalami luka ringan.

Terkait insiden itu, Perdana Menteri Australia Anthony Albanese, kepada media di Melbourne setelah KTT, menyatakan keprihatinan atas perilaku yang tidak aman dan mengganggu stabilitas tersebut. Ia menyebut tindakan itu sangat berbahaya dan dan memicu eskalasi ketegangan.

Namun di antara anggota ASEAN, terdapat perbedaan pendapat mengenai perilaku agresif Tiongkok di Laut China Selatan, yang disebankan kuatnya pengaruh ekonomi Beijing di kawasan itu.

Pada konferensi pers dengan Albanese pada hari Senin, Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim mengatakan: “jika negara lain memiliki masalah dengan Tiongkok, mereka tidak boleh memaksakannya kepada kami,” katanya.

Australia telah lama menjalin hubungan dengan ASEAN, yang negara-negara anggotanya secara kolektif merupakan mitra dagang dua arah terbesar kedua bagi Canberra.

ASEAN beranggotakan Brunei, Kamboja, Indonesia, Laos, Malaysia, Myanmar, Filipina, Singapura, Thailand dan Vietnam. Myanmar, yang berada di bawah kekuasaan militer sejak kudeta terjadi pada Februari 2021, tidak menghadiri pertemuan utama KTT tersebut.

Sementara Timor Leste bergabung sebagai pengamat dalam pembicaraan yang berpusat pada perdagangan, energi bersih, dan keamanan maritim.

Selama KTT tersebut, Australia mengumumkan investasi sebesar AU$64 juta ($41 juta) dalam memperluas kerja sama maritimnya dengan negara-negara ASEAN, dan memberikan komitmen sebesar AU$2 miliar untuk dana guna mempromosikan proyek-proyek regional di berbagai bidang seperti infrastruktur dan transisi energi ramah lingkungan.

Menanggapi deklarasi tersebut, juru bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok Mao Ning mengatakan di Beijing bahwa Tiongkok akan “terus menangani perbedaan dengan pihak-pihak terkait melalui dialog dan konsultasi” dan bekerja dengan negara-negara ASEAN untuk bersama-sama menjaga perdamaian dan stabilitas di Laut Cina Selatan.

Sengketa mengenai perairan yang diperebutkan tidak hanya melibatkan Tiongkok dan Filipina tetapi juga Brunei, Malaysia, Vietnam, dan Taiwan.