Azas Tigor Dukung Jakarta Jalan Berbayar

JAKARTA, INAKORAN

Saya mendukung upaya Jakarta, sebagaimana dicanangkan oleh PJ Gubernur Jakarta, Heru Budi Hartono menjadikan progam prioritasnya untuk Jakarta adalah mengatasi banjir dan kemacetan Jakarta.

Tersiar kabar bahwa Jakarta akan menerapkan ERP atau Electronic Road Pricing atau Jalan Berbayar Secara Elektronik, demikian rilis Azas Tigor Nainggolan Pengamat Transportasi, Ketua FAKTA Jakarta, yang diterima INAKORAN.COM Selasa (11/1/23). 

BACA: KANOPI (Kajian Ekonomi Pembangunan Universitas Indonesia)

Urai Kemacetan Ibukota Dengan Penerapan ERP alias Jalan Berbayar Kian Dekat

NasDem Kirim Sinyal Koalisi Perubahan Tidak Akan Terbentuk

Sistem ERP sudah banyak digunakan oleh kota besar di beberapa negara seperti Stockholm Swedia, London Inggris serta Singapura, dan terbukti berhasil mengatasi memecahkan kemacetan di kotanya itu.

Begitu pula ERP sudah lama dipelajari oleh kota Jakarta dipelajari untuk membantu  memecahkan kemacetan di Jakarta. ERP merupakan salah satu cara untuk mengendalikan penggunaan kendaraan pribadi di ruas jalan tertentu.

Berdasarkan pengalaman, ERP lebih efektif dalam memecahkan kemacetan pada ruas jalan tertentu dibandingkan cara Ganjil Genap atau juga 3 in 1.

Agar lebih efektif mengendalikan penggunaan kendaraan pribadi dan mengatasi kemacetan di Jakarta, penerapan  ERP di Jakarta harus didukung dan disertai cara lain seperti manajemen parkir dan integrasi layanan transportasi publik. 

Sistem jalan berbayar elektronik (ERP) Jakarta akan dimulai bertahap  pada ruas jalan tertentu yang akan ditetapkan sebagai jalan yang tinggi kemacetannya.

Menurut saya,  rencana sistem tarif atau  pembayarannya yang akan diterapkan sebaiknya memakai sistem yang disesuaikan atau mengikuti  tingkat tinggi rendahnya demand penggunaan di ruas jalan yang diterapkannya ERP.

Sistem tarif atau bayar ERP di Jakarta akan dapat meniru sistem tarif ERP di Singapura. Saat tinggi penggunaan jalannya (demand-nya) maka tarifnya akan mahal. Sementara ketika penggunaan jalannya rendah maka tarifnya akan turun menjadi murah. 

Sistem ERP ini adalah bagian dari disinsentif bagi pengguna  kendaraan pribadi agar mau pindah ke transportasi publik.

Agar lebih efektif mengendalikan atau menekan tingginya penggunaan kendaraan pribadi yang bikin macet Jakarta maka perlu disertai sistem layanan transportasi publik yang terintegrasi baik serta manajemen parkir baru di Jakarta.  

BACA: 

Kepada Mahasiswa Harvard Amerika Srimulyani Paparkan Upaya Indonesia Jadi Negara Berpenghasilan Tinggi

Pemprov Jakarta dalam hal ini dinas perhubungan harus mewujudkan gagasan awal yang sudah dimulai oleh PJ Gubenur Jakarta, Heru Budi Hartono membangun integrasi layanan transportasi publik yakni akses,  nyaman juga aman.

Setidaknya juga dengan mulai memperbaiki layanan Transjakarta agar bisa diintegrasikan dengan transportasi publik massal lainnya yang ada di Jakarta.  Sistem ERP diterapkan juga disertai dengan perbaikan sistem  manajemen parkir yang akan diterapkan.

Sistem parkirnya harus menekan atau membuat warga berpikir panjang kalo mau menggunakan mobil pribadi atau motor pribadinya di kota Jakarta.

 Sistem parkir baru juga bisa diterapkan dengan menghilangkan total parkir liar, menghapus parkir di semua badan jalan serta tarif parkir yang mahal agar menyulitkan pengguna menggunakan  kendaraan pribadi, mobil dan motor di Jakarta.

Warga sulit menggunakan kendaraan pribadi maka mereka akan berpindah ke transportasi publik massal.

Jadi dinas perhubungan Jakarta tidak cukup hanya menerapkan ERP untuk memecahkan kemacetan Jakarta. 

Jadi jika Jakarta ingin menerapkan ERP untuk mengatasi dan memecahkan kemacetan sebagaimana dicanangkan oleh PJ Gubernur Jakarta, Heru Budi Haryono, maka dinas perhubungan Jakarta  harus mampu juga segera menerapkannya disertai dengan sistem atau manajemen parkir baru serta melakukan integrasi layanan transportasi publik massal di Jakarta. ERP.

Manajamen Parkir baru dan Integrasi Layanan Transportasi Publik Massal adalah tiga serangkai untuk memecahkan kemacetan, agar warga tidak mudah menggunakan kendaraan bermotor pribadinya dan berpindah menggunakan transportasi publik massal.

Ditunggu segera dinas perhubungan  Jakarta menerapkan  ERP bersama manajemen parkir baru dan integrasi layanan transportasi publik massal  seperti diprogramkan oleh PJ Gubernur Jakarta, Heru Budi Hartono agar mampu memecahkan masalah kemacetan Jakarta.