Birokrasi Faktor Terpenting Kegagalan Nina Agustina, Sebuah Pelajaran

Oleh : H. Adlan Daie
Analis politik dan sosial keagamaan

JAKARTA, INAKORAN

Pelajaran berharga bahwa faktor terpenting kegagalan Nina Agustina dalam pilkada Indramayu 2024 adalah "politik ugal ugalan" birokrasi, sejumlah kepala desa, bahkan Dirut PDAM begitu "songong" terang terangan menjadi "tim sukses" bayangan Nina Agustina.

Penulis telah menulis tentang hal di atas (11 kali tulisan) antara lain berjudul "Birokrasi beban elektoral petahana" (media "Inakoran", 11/6/2024), "indeks daya rusak birokrasi" (media "lognews", 5/7/2024),, "birokrasi dan binatangisme politik" (21/8/2024) - untuk menyebut sebagian.

Tiga orang pejabat penting di Indramayu mengirim "pesan digital" kepada penulis tentang tulisan penulis terkait analisis penulis di atas pasca kekalahan elektoral Nina di pilkada 2024 -  dulu mereka menolak argumen argumen penulis, hanya dipandangnya sebagai  "tudingan" belaka.

Ada beberapa argument berbasis riset data dalam sejumlah tulisan penulis "kenapa birokrasi menjadi faktor terpenting" dari sebuah kekalahan dalam kontestasi politik elektoral untuk menjadi pelajaran berharga di masa masa mendatang :

Pertama, dalam tulisan berjudul "mengalahkan petahana" (baca di 'inakoran", 16/3/2023) penulis analisis data sejak pilkada serentak tahun 2015, 2017, 2018 dan pilkada serentak 2220 dalam indeks "rata rata" sebesar 39% calon petahana kalah.

Faktor kekalahannya hal terpenting bukan karena birokrasi tidak menjadi "tim sukses" calon petahana melainkan tingkat "approval rating" atau tingkat "kepuasan publik" terhadap petahana sangat "rendah".

Artinya, siapa pun "petahana" maju kembali dengan tingkat kepuasan rendah potensial besar kalah dan sebaliknya jika tingkat kepuasan publik tinggi calon petahana tidak perlu "ngos ngosan" potensial akan menang. Itulah "patokan" dalam teori rezim politik elektoral.

Kasus Indramayu terletak di sini tingkat kepuasaan publik Nina sangat rendah. Survey "poltracking"(12/6/2024) tingkat kepuasan publik terhadap Nina hanya 36%, dari angka ideal minimal 75%.  Ini karena birokrasi hanya bekerja sebagai "pesuruh politik", bukan "pelayan publik".

Kedua, dari sisi "motiv" pilihan publik penulis telah menulisnya di media "inakoran"(13/4/202024), penulis kutip ulang berbasis data sebagai berikut :

"memilih karena faktor "money politics" hanya 8%, memilih karena faktor "kesukaan" terhadap figur (60%), faktor "tekanan" sebesar 4% dan karena motiv "kesamaan" afiliasi partai dan ideologis sebesar 27%"

"Jadi faktor "kesukaan" adalah motiv paling mutlak dominan orang memilih" (selengkapnya baca tulisan penulis edisi tersebut di atas).

Pointnya adalah sebuah pelajaran ke depan bahwa siapa pun bupati Indramayu penting bagi birokrasi netral sesuai amanat undang undang di mana loyalitas kepada pimpinan hanyalah pada kerja kerja birokrasi "layanan publik", bukan loyal sebagai "pesuruh politik", menjaga birokrasi tidak merusak tata kelola bernegara. 

Mari bersatu kembali dalam kohesi sosial yang "guyub" mengakhiri tensi konfliktual pasca usai pilkada Indramayu 2024.