Catatan Akhir Tahun BASKARA Mendesak Presiden Joko Widodo Benahi Sistem dan Manajemen Covid19

Jakarta, INAKORAN

Barisan Masyarakat Anti Kekerasan (BASKARA) dalam evaluasi akhir tahun terkait sistem dan manajemen pandemi menilai bahwa; masih banyak yang perlu dan diperhatikan pemerintah guna mendapatkan hasil optimum dari program penanggulangan covid19. 

Mengambil tempat di kawasan Bintaro, hanya selemparan batu dari kawasan elit Pondok Indah sebuah refleksi akhir tahun digelar oleh kelompok masyarakat kelas menengah dengan platform BASKARA, demikian kelompok itu, dinamai oleh Rudi S Kamri, Direktur Riset Kanal Anak Bangsa (KAB).

BACA: 

BASKARA Dukung Langkah tegas POLRI dalam menegakkan Hukum di Indonesia

Memasuki area tersebut Inakoran.com  seperti terlempar dari pengabnya dan bisingnya politik identitas,  menyelinap masuk pada hamparan rumput dan daun-daun bergoyang-goyang ditiup angin sore-sore, pepohonan sekitar rumah terlihat berseri-seri. 

Ada banyak perempuan berbalut baju adat, reprentasi adiluhung budaya dari plosok negeri, berkonde ayu, wajah mereka kian berseri,  jauh dari etalase negeri yang mengaharapkan penyelesaian keadilan melalui jalan-jalan sekujur ibu kota sambil berteriak-teriak lepaskan...lepaskan.. sesekali keluar kata seolah-olah memuja Tuhan dari mulut mereka yang kering. 

Ada beberapa aspek yang disoroti BASKARA dalam catatan akhir tahun 2020 antara lain

Kesehatan

Penanganan Covid19 yang dikomandoi  oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dinilai aneh oleh BASKARA, karena wabah covid19 bukanlah bencana gunung meletus, banjir bandang, atau tsunami yang menimbulkan kerugian materi maupun jiwa manusia, demikian pernyataan pers Lourda Agnes Hutagalung, Ketua Presidium BASKARA, pada Jumat (18/12/2020).

"Negara di dunia, lanjut Lourda,  komandan pandemi dibawah kendali  Kementerian Kesehatan masing-masing. Orang-orang  yang paham akan kuman, pandemi, kesehatan masyarakat & lingkungan. Pandemi bukan bencana gunung meletus atau gempa bumi", tegas Lourda geram yang juga Pengusa Hotel dan Wellness itu kepada INAKORAN.COM. 

Kementerian Kesehatan memiliki wewenang  mengurusi kesehatan manusia lalu mengapa peran Kementerian Kesehatan RI diabaikan dalam menanggulangi pandemi saat ini?, tandasnya. 

Urusan Kesehatan manusia justru diberikan kepada BNPB yang tidak mengerti gizi anak, gizi ibu hamil, tidak mengerti kuman, tidak mengerti ekosistem kesehatan, pungkasnya. 

Kesehatan manusia adalah sebuah ekosistem bukan hanya covid19, karena itu BASKARA mendesak sistem dan manajemen penanganan covid19 segera dirubah presiden agar aspek kesehatan lain selain covid19, mendapat perhatian yang sama terutama gizi anak balita, gizi remaja, penanganan manusia usia senior (manula) tegas Lourda.

  Pendidikan Untuk Anak Usia Sekolah Atau Pendidikan Untuk  Orang Tua?

Hari-hari ini subyek brita media tentang anak-anak remaja yang dilatih  menjadi teroris untuk membunuh Very-Very Important Person (VVIP).

BACA:  

Polri Ungkap Bungker Persembunyian Teroris Upik Lawanga

Pertama kali berita ini disinyalir Prof. Mahfud MD, Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan beberapa hari belakangan. 

Publik tersentak sekaligus bertanya kemana sebaiknya arah pendidikan di Indonesia apakah pendidikan untuk anak usia sekolah dan pada saat bersamaan melakukan pendikan juga kepada orang tua?

Hal ini menjadi salah satu sorotan BASKARA mengenai pendidikan bersanding dengan  fakta maraknya anak-anak usia sekolah yang melakukan protes atas penahanan seorang tokoh demikian juga  protes yang dilakukan terkait isu UU Cipta Kerja. 

Telah lama bangsa ini menekankan arah pendidikan mulai dari Pendidikan Usia Dini (PAUD)  hingga perguruan tinggi  berasaskan kebangsaan  dengan menjunjung tinggi nilai-nilai pluralisme, namun fakta menjauh dari tujuan.

Fakta Bomber Surabaya pada 2015 yang dilakukan oleh satu keluarga suami istri dan dua orang anaknya yang masih remaja membuktikan pendidikan anak dengan bertubi - tubi nilai kebangsaan, belum memperoleh outcome  yang dibutuhkan bahkan menjauh dari tujuan mencerdaskan bangsa.

Untuk itu BASKARA menyerukan pemerintah Jokowi dalam hal ini Kemdikbud melakukan pengawasan yang ketat terhadap penyelenggaraan pendidikan tingkat dasar hingga perguruan tinggi yang ada di seluruh plosok tanah air.

"Jika orangtua menjadi salah satu ekosistem pendidikan maka perlu melakukan langkah radikal untuk menyertakan orang tua sebagai peserta ajar", tandas Lourda. 

Isu Stunting

Stunting menunjukkan kekurangan gizi kronis yang terjadi selama periode paling awal pertumbuhan dan perkembangan anak. Tidak hanya tubuh pendek, stunting memiliki banyak dampak buruk untuk anak. Lantas, apa saja penyebab dan dampak dari kondisi ini?

Anggaran negara yang disedot untuk penanggulangan covid19 jangan sampai mengabaikan isu stunting di Indonesia,  ujar Lourda.

Pada tahun 2019, terang Lourda, survei membuktikan sekitar 30 persen balita Indonesia mengalami stunting. Kondisi ini bisa disebabkan oleh banyak aspek, mulai dari aspek pendidikan hingga ekonomi. Stunting sangat penting untuk dicegah. Hal ini disebabkan oleh dampak stunting yang sulit untuk diperbaiki dan dapat merugikan masa depan anak.

Isu HAM

Selain persoalan diatas Lourda juga menyoroti para pihak yang menggunakan  HAM  untuk melawan penegakkan hukum di tanah air. Berbicara Hak Asasi Manusia, terang Lourda, tidak berdiri sendiri oleh karena HAM yang melekat pada  setiap pribadi terdapat HAM orang lain sebagai "sesama" warga negara, tandasnya. Pertanyaannya HAM siapa yang harus ditegakkan lebih dulu, pelaku atau korban? ujar Lourda dalam nada tanya.

BACA: 

Puisi Bela Bela Negara

Sementara Kematian George Floyd yang dibunuh polisi Amerika Serikat menandai HAM yang disponsori AS redup di mata dunia. Karenanya Lourda mendorong pemerintah agar penegakkan HAM jangan sampai melemahkan penegakkan hukum di Indonesia menuju masyarakat adil ,makmur sejahtera untuk semua, tidak untuk segelintir orang, tutupnya.