Fenomena Demo Tandingan Pasca Pilpres 2024, Sebuah Orkestrasi yang Diharapkan Tidak Berujung Barbar

JAKARTA, INAKORAN.COM

Fenomena demo tandingan marak muncul dalam berbagai unjuk rasa pasca Pemilu 2024.

Demonstrasi yang digelar di berbagai lokasi di Jakarta, misalnya, selalu diikuti oleh dua kelompok demonstran dengan tuntutan yang berseberangan.

Kami mencatat, setidaknya ada lima aksi unjuk rasa pasca Pilpres 2024 yang memunculkan fenomena demo tandingan ini.

Pertama, demo gerakan keadilan rakyat di Bawaslu pada Senin, 19 Februari 2024.

Baca juga: Gerakan Mahasiswa Jawa Barat Gelar Demo di Patung Kuda Jakarta Hari Ini

Kedua, dalam tiga kali demo tuntutan menggulirkan hak angket depan Gedung DPR/MPR Senayan pada tanggal 1, 5, dan 8 Maret.

Dan yang ketiga, dalam aksi unjuk rasa yang digelar depan Gedung KPU RI pada Senin 18 Maret kemarin.

Berbagai aksi demonstrasi ini punya pola yang sama. Satu kelompok menyebut Pemilu 2024 sebagai Pemilu yang curang dan brutal, dan kelompok lain dengan tegas menyebut penyelenggara pemilu, dalam hal ini, KPU sudah menjalankan tugas sesuai dengan aturan dan koridor yang benar.

Baca juga: Ibu-Ibu "Bintang Mercy" Gelar Demo Tuntut DPR Makzulkan Presiden Jokowi

Uniknya, kedua kelompok ini selalu melakukan aksi unjuk rasa di tempat yang sama, pada waktu yang sama. Kelompok yang satu mengikuti kelompok yang lain.

Kelompok yang menyerukan pemilu curang, berasal dari beberapa kalangan yang kebanyakan emak-emak dan tokoh-tokoh senior yang menuntut agar hak angket digulirkan, Presiden Jokowi diadili, dan ketua KPU serta Ketua Bawaslu dipecat.

Sementara itu, demonstran pro pemerintah kebanyakan berasal dari kalangan mahasiswa dan pelajar sekolah menengah. Kelompok ini punya narasi tunggal, yakni menolak tuntutan yang diperjuangkan kelompok demonstran yang pertama.

Baca juga: Ribuan Massa akan Gelar Demo Tolak Piplres Curang dan Desak Hak Angket di DPR

Di balik kedua aksi unjuk rasa ini dipastikan ada aktor intelektual yang menggerakan massa. Ini sebuah orkestrasi.

Semua warga negara memang punya hak dan kebebasan menyampaikan aspirasi. Negara memfasilitasi itu dengan menyediakan tempat dan menjamin keamanan demonstran di lapangan.

Diharapkan kedua kelompok ini tidak terlibat dalam bentrok fisik agar demonstrasi tidak berujung aksi bar bar yang membahayakan keamanan negara.