FPI Ancam Ketua DPRD DKI akan Kerahkan Massa yang Lebih Besar Terkait Saham Bir

Jakarta, Inako

Ketua Front Pembela Islam (FPI) DKI Jakarta Muchsin Alatas mengancam akan mengerahkan massa lebih banyak ke Gedung DPRD daripada yang dilakukannya saat ini. Dia menujukkan ancamannya itu kepada Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi terkait masalah saham bir.

Demonstrasi hari ini melibatkan massa terdiri dari sekitar 100 orang. Mereka menuntut Prasetio segera mengabulkan keputusan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menjual saham DKI di perusahaan bir, PT Delta Djakarta.

"Kami akan melakukan demo besar-besaran seperti penghinaan kitab suci Al Quran pada zaman Ahok," ujar Muchsin di Gedung DPRD, Jakarta Pusat, Jumat (8/3/2019).

Dia merujuk kepada demonstrasi di masa pilkada 2017 lalu yang ditujukan kepada Basuki Tjahaja Purnama, gubernur kala itu. Rangkaian demonstrasi dengan jumlah massa yang besar sukses membuat Ahok tersungkur di pilkada dan bahkan harus menjalani vonis penjara atas tuduhan penghinaan tersebut.

Muchsin mengatakan, demonstrasi terhadap Prasetio masih tergolong lunak pada hari ini. Jumlah pesertanya juga diaku dibatasi. 

"Kalau tidak ditindak lanjuti, Ketua DPRD Prasetio Edi, kami menyampaikan kepada beliau, kalau tidak menyetujui program dari Pemda DKI, maka jangan salahkan kami," ujar dia.

Dalam demonstrasi hari ini, massa ditemui Wakil Ketua DPRD Jakarta Muhamad Taufik. Dalam pertemuan itu, Taufik mengatakan bahwa Fraksi Gerindra di DPRD setuju dengan sikap Anies menjual saham bir.

"Sejak awal kami mendukung keputusan Anies tanpa riset, udah lah itu (saham bir) haram memang," ujar Taufik. Ia mengaku tak tahu ada di mana Prasetio saat demo berlangsung. "Enggak tahu dia di mana."

Polemik saham bir Pemprov DKI berawal saat Prasetio menyatakan tetap menolak rencana Pemprov DKI Jakarta melepas saham di PT Delta Djakarta. Menurut dia, perusahaan bir itu tidak merugikan Pemprov DKI Jakarta dan justru memberikan dividen bagi keuangan daerah.

"Salahnya Delta tuh apa sih PT itu? Saya tetap berprinsip, enggak ada yang merugikan untuk pemerintah daerah, apalagi yang dikatakan setahun dapat Rp 50 miliar," ujar Prasetio tentang saham bir.