INDEF Usulkan Kemenkop dan UKM Perkuat Riset Tentang Ekonomi Rakyat

Sifi Masdi

Friday, 03-01-2020 | 20:11 pm

MDN
Menkop dan UKM Teten Masduki menerima Audiensi Ekonom Senior Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Didik J. Rachbini di Ruang Kerja Menteri Koperasi dan UKM, Jakarta, Jumat (3/1/2020) [dok:kemenkop]

Jakarta, Inako

Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki  bertemu dengan para peneliti dari Institute for Development of Economics and Finance (Indef) di Kementerian Koperasi dan UKM, Jakarta, Jumat (3/1/2020). Mereka membicarakan banyak hal terkait perkembangan dan masa depan UMKM di Indonesia.

Peneliti dan Ekonom INDEF, Media Wahyudi Askar menjelaskan, ketimpangan ekonomi yang luar biasa akan tertolong dengan pondasi kuat UMKM.

Menkop dan UKM Teten Masduki foto bersama dengan peneliti INDEF), di Ruang Kerja Menteri Koperasi dan UKM, Jakarta, Jumat (3/1/2020) [dok:kemenkop]

 

"Saat ini terjadi ketimpangan ekonomi yang luar biasa. Pondasi utamanya adalah UMKM. Upayakan kedepan melakukan percepatan dan fokus lebih baik untuk pengembangan ekonomi rakyat ke depan," tegas Media Wahyudi Askar

Ia menjelaskan, industri yang paling kuat akibat ketidakpastian ekonomi global adalah ekonomi kecil dan menengah. Menurutnya, perlu upaya menyeluruh dan melibatkan seluruh stakeholder dalam mewujudkan UMKM yang maju.

"Bagaimana pembiayaan kredit ke depan. Libatkan seluruh stakeholder, pakar dan pelaku ekonomi di Indonesia," tambahnya.

Peneliti dan Ekonom INDEF tersebut mengaku bahwa, program Kemenkop dan UKM yang ada saat ini dinilai sudah cukup baik. Namun dibutuhkan untuk lebih fokus dalam UMKM menjadi poin utama dalam diskusi publik dan pakar kebijakan.

"Fokus utama kedepan butuh pengarusutamaan UKM dan menjadi poin utama diskusi publik para pakar kebijakan. Itu yang selama ini luput dari pandangan selama ini," kilahnya.

INDEF juga mengusulkan agar Kemenkop dan UKM memperkuat riset tentang ekonomi usaha rakyat, action riset, efektifkan kebijakan berdasar data riset dan action di lapangan.

"Harus dilakukan dengan melibatkan seluruh unsur. Bukan hanya pemerintah, lembaga internasional dan pelaku usaha UKM," tegasnya.



 

 

KOMENTAR