Indonesia Gandeng UNDP Bahas Strategi Pembiayaan Biru Untuk Perkuat Ekonomi Negara Kepulauan Anggota AIS Forum

Glasgow, Inako

Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi bekerjasama dengan UNDP Indonesia dan AIS Forum menyelenggarakan sesi Talk Show bertajuk ‘Blue Financing Strategic’ pada 5 November 2021 di Glasgow, pada sela-sela pertemuan UNFCCC COP 26 di Paviliun Indonesia. Talk Show ini menjadi Forum untuk berbagi pengalaman dan perspektif dari negara-negara pulau dan kepulauan/archipelagic and Island States (AIS).

"Mengembangkan strategi untuk membiayai transisi ke model ekonomi berkelanjutan sangatlah penting, jika negara-negara ingin beralih dari "hanya komitmen" iklim menuju aksi iklim", kata Deputi Bidang Kemaritiman dan Investasi, Basilio.

Menurut Basilio, transisi menuju ekonomi biru, masih dianggap sebagai konsep yang perlu ditranslasikan ke dalam program dan kebijakan yang dapat diimplementasikan dengan melibatkan institusi keuangan internasional.

Ekonomi Biru, katanya, telah menjadi isu global yang mulai banyak dibicarakan dalam satu dekade terakhir. Sebagai suatu konsep pembangunan berkelanjutan yang oleh sejumlah pihak masih dianggap "melampaui" green economy.

Ekonomi Biru, lanjut Basilio, jadi isu penting berkaitan dengan perubahan iklim, karena dianggap sebagai solusi yang mendorong pembangunan berkelanjutan dan bertumpu pada peningkatan kesejahteraan masyarakat lokal.

Secara ekonomi global, blue economy diperkirakan telah menghasilkan pendapatan antara $3 triliun hingga $6 triliun per tahun.

Dalam sesi ini, Yang Mulia Eric Evelyn, Minister of Environment and Cooperatives of Saint Kitts and Nevis, menjelaskan pembiayaan ekonomi biru bagi negara-negara Pulau Kecil dengan penerapan program CREWS–Sistem Peringatan Dini Terumbu Karang yang membantu mekanisme biologis sumber daya laut yang melimpah di pulau itu.

Masih ada tantangan yang dihadapi negara-negara pulau kecil yaitu biaya proyek-proyek seperti CREWS ini butuh investasi negara maju sehingga jadi program nasional yang prioritaskan ketahanan sumber daya laut.

“Jaringan dan kerja sama dapat membantu Negara Berkembang Pulau Kecil/Small Island Developing States (SIDS) untuk kembangkan dan terapkan strategi pembiayaan biru bagi negara mereka sendiri”, ujarnya.

Lebih lanjut, Menteri Eric  menyoroti pentingnya forum seperti ini, dimana negara-negara yang menghadapi tantangan serupa dapat berbagi solusi, keahlian teknis, dan praktik terbaik. Ia juga menambahkan, pentingnya dukungan finansial dari masyarakat internasional dan khususnya dari negara maju, terhadap SIDS yang berada di garis depan krisis perubahan iklim.

Dalam konteks strategi pembiayan biru, Deputi Basilio Araujo menjelaskan pentingnya dokumen strategis ini disusun sebagai panduan umum pembiayaan biru yang menjadi dasar dalam pemilihan proyek biru, serta dapat mendefinisikan instrumen-instrumen keuangan biru yang relevan terhadap publik sektor sehingga membuka capital market.

"Kebutuhan anggaran pembangunan sangat besar  pada  sektor  kelautan  jadi  peluang bagi Pemerintah dalam mengembangkan instrumen pembiayaan", jelas Deputi Bidang Kedaulatan Maritim dan Energi Kemenko Marves RI.

Lebih lanjut, Ia menjelaskan strategi pembiayaan Biru memprioritaskan prinsip keberlanjutan. Strategi ini membantu investor menyalurkan pendanaan mereka melalui berbagai instrumen keuangan ke proyek-proyek pembangunan yang memiliki dampak besar terhadap keberlanjutan.

“Strategi Pembiyaan Biru merupakan elemen penting dari SDGs Government Securites Framework yang telah diterbitkan Pemerintah Indonesia pada September 2021", kata Deputi Basilio.

"Untuk itu perlu desain dan kerangka implementasi yang tepat, dalam memetakan area kerja sama ataupun penentuan eligible blue project” tambahnya. 

Dalam Talkshow yang dihadiri berbagai organisasi internasional dan perwakilan pemerintah negara anggota COP26  tersebut, Deputi Basilio menjelaskan bahwa sebagai bagian dari strategi pembiayaan biru, Indonesia saat ini sedang mengembangkan Obligasi Biru (sukuk) yang akan diluncurkan pada tahun 2022.

Talkshow juga membahas pentingnya mekanisme keuangan untuk menghidupkan strategi nasional. Briony Coulson, Head of Ocean Plastic Pollution and International Blue Finance, UK Department for Environment, Food and Rural Affairs menjelaskan komitmen Pemerintah Inggris untuk berinvestasi di lingkungan laut.

Blue Planet Fund (BPF) merupakan bagian dari janji Pemerintah Inggris untuk menyediakan pembiayaan bagi lingkungan sebesar 3 Miliar Poundsterling, sebagai bagian dari komitmen Keuangan Iklim Internasional Inggris. BPF bertujuan melindungi dan meningkatkan ekosistem laut melalui upaya konservasi dan pengelolaan sumber daya laut yang berkelanjutan, untuk mengurangi kemiskinan di negara-negara berkembang.

Dana tersebut mencakup pembiayan pada sektor keanekaragaman hayati laut, polusi laut, perubahan iklim, dan produk laut yang berkelanjutan. Coulson menyoroti bahwa beberapa kawasan negara peserta AIS Forum merupakan target utama, dimana dana tersebut akan diinvestasikan.

“Kami harap dapat bermitra dengan sektor publik dan swasta untuk manfaatkan pendanaan tambahan guna mendukung negara-negara berkembang dalam mengembangkan ekonomi biru secara berkelanjutan” imbuhnya.

COP26 akan berlangsung hingga 12 November di Glasgow, dan isu perubahan iklim serta lingkungan laut adalah fokus diskusi, terutama bagi negara-negara pulau kecil.

AIS Forum akan terus mendukung negara-negara pesertanya untuk mengembangkan instrumen pembiayaan pembangunan dengan menekankan prinsip ekonomi biru.

Selain itu, forum in akan terus menjadi platform kerja sama konkret untuk mewadahi negara-negara pulau dan kepulauan di seluruh dunia bersama-sama dalam mengatasi tantangan dan permasalahan yang dihadapi, dan untuk dapat mengembangkan solusi inovatif yang berkelanjutan.