Ini Penjelasan Luhut Terikait Partipasi RI dalam KTT Belt and Road Initiative di China

Jakarta, Inako

Menteri Koordinator bidang Kemaritiman Luhut B. Pandjaitan menegaskan, perjanjian kerja sama proyek Indonesia yang dibawa ke Jalur Sutra Modern Atawa 'Belt and Road Initiative' (BRI) merupakan perjanjian business to business (B to B).

“Kerja sama yang kita lakukan sekarang tidak ada yang berbentuk kerja sama antar pemerintah, yang kita lakukan sekarang ini semua kerja sama antar badan usaha, langsung pada proyek. Jadi peran pemerintah disini hanya memfasilitasi,” ujar Luhut dalam keterangan tertulis, Kamis (25/4).

Sekedar tahu saja, Luhut saat ini sedang berada di Beijing sebagai perwakilan Indonesia Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) II BRI ini. Menurutnya proyek-proyek tersebut murni dilakukan secara B to B di mana, pemerintah Indonesia dan China disebut hanya untuk memfasilitasi bertemunya masing-masing badan usaha dari kedua negara.

Adapun pemerintah saat ini tengah melakukan studi kelayakan proyek (feasibility study) dengan investor China untuk beberapa proyek yang akan ditawarkan dalam KTT BRI ini.

“Sesuai arahan Presiden agar pertumbuhan Indonesia bisa berada di 5,6% pada tahun 2020. Salah satunya adalah pemerintah akan memberi insentif kepada perusahaan-perusahaan yang memproduksi barang ekspor dan investasi-investasi yang dapat mengurangi impor kita, seperti menciptakan lapangan kerja, dan lainnya," tambah dia.

Misalnya, sudah ada beberapa perusahaan yang tertarik membangun industri mobil listrik di Indonesia yakni Dongfeng Sokon.

Perusahaan ini berminat memproduksi mobil listrik dalam bentuk taksi seperti yang sedang dikembangkan taksi Bluebird.

"Daripada kita impor, lebih baik mereka dirikan pabriknya di Indonesia join dengan Cina tentunya mereka harus melakukan alih teknologi,” tutur Luhut.

Selain di bidang industri ada pula kerja sama pendidikan vokasi yang akan membantu tenaga kerja Indonesia untuk dapat bersaing di era industri 4.0 sekarang ini.

“Akan ada 10.000 pelatihan vokasi yang diselenggarakan antara Jerman Indonesia dan Cina," tukasnya. Bentuk kerja samanya itu meliputi pelatihan yang menggunakan teknologi Jerman dan pembiayaannya dari China.

Sekadar tahu saja, pada KTT ini pemerintah juga ingin melakukan studi cara China membangun peta jalan industrinya.

“Kami ingin mempelajari bagaimana mereka membangun peta jalan industri nya. Dalam hal ini Bappenas akan terlibat, agar kita tidak mengulangi kesalahan negara lain dalam membangun industrinya. Industri ini kan berkembang pesat, sekarang sudah memasuki era 4.0 jadi kita lakukan ini agar kita sudah memiliki acuan sehingga tidak ada kekeliruan," tutup Luhut.