Istana Bantah Presiden Jokowi Cawe-cawe dalam Perpanjangan Masa Bakti Pengurus PDI Perjuangan

JAKARTA, INAKORAN.com - Koordinator Staf Khusus Presiden, Ari Dwipayana, membantah informasi yang menyebut Presiden Joko Widodo (Jokowi) mencampuri urusan perpanjangan masa jabatan sejumlah pengurus PDI Perjuangan.

Dalam keterangannya yang diterima di Jakarta pada Rabu (7/8/2024), Ari menyatakan bahwa laporan media yang mengangkat narasi "cawe-cawe" Presiden Jokowi dalam proses tersebut tidaklah benar.

"Terkait dengan narasi yang diangkat dan dikembangkan oleh sebuah media yang menyebutkan Presiden cawe-cawe pada perpanjangan masa bakti pengurus PDI-P, cerita yang diangkat oleh media tersebut sama sekali tidak benar."

Baca juga: Cegah Bobby Nasution Lawan Kotak Kosong, PDI Perjuangan Berpotensi Usung Edy Rahmayadi

Ari menegaskan, Presiden Jokowi tidak pernah membentuk Tim Khusus (Timsus) untuk meninjau aspek hukum terkait perpanjangan masa jabatan pengurus partai berlogo kepala banteng itu.

Menurutnya, urusan perpanjangan atau perubahan susunan kepengurusan partai politik merupakan hal internal yang diatur oleh anggaran dasar dan anggaran rumah tangga (AD/ART) partai itu sendiri.

Dia juga menambahkan bahwa sesuai dengan Pasal 23 ayat (2) UU Partai Politik, hasil perubahan kepengurusan partai politik harus didaftarkan ke Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) dan kemudian ditetapkan oleh keputusan Menkumham.

Baca juga: Antiklimaks Pengakuan Benny Ramdhani: Dulu Berani Sebut Sosok T, Kini Bilang Tidak Tahu

"Mengenai tindak lanjut proses perpanjangan masa bakti dari pengurus PDIP dapat ditanyakan langsung kepada Menkumham yang berwenang menetapkan hal tersebut berdasarkan UU Partai Politik," katanya.

Sebelumnya, Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri memimpin pengucapan sumpah jabatan bagi pengurus DPP PDI Perjuangan masa bakti 2019-2024 yang diperpanjang hingga 2025, dalam acara yang diadakan di Sekolah Partai di Lenteng Agung, Jakarta Selatan, pada Jumat (5/7).

Beberapa pengurus yang masa jabatannya diperpanjang termasuk Prananda Prabowo, Puan Maharani, Hasto Kristiyanto, Olly Dondokambey, Bambang Wuryanto, dan Said Abdullah.