Jika Jadi Presiden, Ganjar Pranowo Akan Mempertimbangkan Untuk Mengakhiri Monopoli PLN Dalam Memproduksi Energi Terbarukan

Calon presiden dari PDIP Ganjar Pranowo mengatakan dirinya akan mempertimbangkan untuk mengakhiri monopoli Perusahaan Listrik Negara (PLN) dalam memproduksi energi terbarukan sehingga dapat menjual langsung ke pelanggan.

Akan tetapi, menghapus monopoli, kata dia, bukan tugas yang mudah. Pasalnya, Indonesia tidak memiliki peraturan yang diperlukan untuk menentukan biaya yang harus dibayarkan oleh produsen listrik independen kepada PLN dan cakupan layanan yang dapat ditawarkan PLN kepada mereka.

Selain belum adanya regulasi, geografi kepulauan yang luas juga menyebabkan jaringan listrik di pulau-pulau besar tidak saling terhubung, sehingga mempersulit pembagian listrik secara nasional. 

Sebagaimana diketahui, hingga kini, PLN merupakan satu-satunya penjual bagi sebagian besar pelanggan, mengelola pembangkit listrik dan juga membeli dari produsen independen, dengan lebih dari separuh pasokannya berasal dari batu bara dan 12% dari energi terbarukan.

PLN sendiri berencana mengembangkan kapasitas terbarukan sebesar 31,6 GW dari tahun 2024 hingga 2033.

Mengutip Reuters (16/11), Agam Subarkah, kepala eksekutif konsultan iklim Cendekia Ikim Indonesia, mengharapkan para kandidat untuk tetap fokus pada tujuan kebijakan, yaitu mempercepat penerapan energi terbarukan, dan menawarkan harga yang kompetitif kepada pelanggan serta pengurangan emisi.

Sementara itu, Alexander Sonny Keraf, penasihat kebijakan iklim Ganjar Pranowo mengatakan bahwa  kandidat presiden dari PDIP ingin PLN memfokuskan diri pada perluasan jaringan listrik yang  menghubungkan pulau-pulau, sehingga memungkinkan produsen energi terbarukan untuk menggerakkan listrik ke jaringan listrik dan ke pelanggan. 

Menurut Keraf, PLN keberatan dengan usulan sebelumnya untuk melakukan wheeling, namun jika Ganjar menang, mereka akan memaksanya.

Penerapan wheeling memerlukan peraturan baru

Agam, dari konsultan iklim, mengatakan penundaan energi terbarukan bagi perusahaan dapat berarti hilangnya investasi. Jika perusahaan-perusahaan ini tidak dapat memperoleh energi terbarukan pada tahun 2025 atau 2030, mereka dapat menempatkan Indonesia sebagai negara yang tidak dapat mengembangkan bisnisnya karena sulitnya mendapatkan energi terbarukan.