Kemendag Minta Bulog Divre Papua Lakukan Intervensi Pasar Jelang Ramadhan

Inakoran

Friday, 04-05-2018 | 00:13 am

MDN
Kepala Perum Bulog Divre Papua dan Papua Barat, Fa

Jayapura, Inako –

Jelang Ramadhan 1439 Hijriah, Kementerian Perdagangan meminta Perum Bulog Divisi Regional (Divre) Papua dan Papua Barat melakukan intervensi pasar terhadap beberapa komoditi yang harganya cukup tinggi.

"Kami minta Bulog untuk melakukan intervensi pasar karena pada prinsipnya Bulog bisa melakukan pengadaan barang-barang tersebut dan punya pengalaman," ujar Staf Ahli Menteri Perdagangan Bidang Iklim Usaha dan Hubungan Antar Lembaga Suhanto di Jayapura, Rabu (2/5/2018).

Pada Rabu pagi, tim dari Kementerian Perdagangan bersama instansi terkait dan Satgas Pangan Papua turun ke beberapa gudang bahan pokok, pasar tradisional dan modern untuk memantau perkembangan harga dan stok bahan pokok.

Suhanto menegaskan pemerintah ingin memastikan bahwa menjelang Ramadhan, di seluruh Indonesia ketersediaan stok barang cukup dan harganya terkendali.

"Sebagaimana diketahui pada 2017, dengan pola seperti ini harga barang bisa terkendali dan kita menginginkan pada 2018 hal tersebut bisa terulang," kata dia.

Menurut dia Menteri Perdagangan sangat perhatian terhadap masalah ini dan memerintahkan seluruh pejabat eselon I dan II turun ke lapangan bersama Satgas Pangan untuk memantau kondisi di lapangan.

Ia menegaskan pemerintah menginginkan semua pedagang beras yang ada di pasar-pasar tradisional di Papua harus menyediakan beras medium dengan harga yang ditentukan pemerintah yaitu Rp10.250/kg.

Menurut dia, dari pantauan di pasar tradisional, pedagang menjual beras medium Rp10.000/kg. Tapi ada beberapa harga yang cukup tinggi, seperti Bawang merah yang mencapai Rp60.000/kg, bawang putih Rp50.000/kg, cabai keriting Rp50.000/kg, menurut kami ini cukup tinggi.

 

Baca juga :

 

 


 


Hasil Kerajinan Tangan Asmat Dipromosikan ke Luar Papua

Kemendag Selidiki Izin 8 Kontainer Bawang Putih Ilegal dari China

Kemendag Naikkan Target Ekspor dari 5,6% Jadi 11% Setelah Dikritik Jokowi

 

 

 

 

 

KOMENTAR