Kemenkop-UKM Dukung Oleh-oleh Khas Kabupaten Bekasi Bikinan GBS

Cikarang, Inako

Upaya 'Gerai Bunda Sugih' menghimpun produk lokal sebagai oleh-oleh khas Kabupaten Bekasi, adalah langkah yang perlu mendapat dukungan dari semua pihak. Mengingat, upaya tersebut dinilai sebagai langkah positif dalam rangka meningkatkan kesejahteraan kaum wanita, khususnya kaum ibu-ibu di wilayah Kabupaten Bekasi, Jawa Barat.

BACA JUGA: Pemerintah Tetap Komitmen Bangun Bendungan Selama Pandemi Covid-19 untuk Air Bersih dan Irigasi

"Hal ini, merupakan target PT Permodalan Nasional Madani (PNM) dalam memberikan bantuan permodalan untuk usaha," ujar Sekretaris Kementerian Koperasi dan UKM, Prof Rully Indrawan, saat ditemui wartawan, di sela-sela kunjungannya di 'Gerai Bunda Sugih', di kawasan Cikarang, Kabupaten Bekasi.

Karenanya, dalam kesempatan itu Prof Rully menggandeng PNM untuk membantu kaum ibu-ibu yang menjadi pelaku usaha produk lokal yang dikumpulkan sebagai oleh-oleh khas Kabupaten Bekasi.

BACA JUGA: Manchester City Pertimbangkan Langkah Hukum Terhadap Presiden LaLiga Javier Tebas

"Saya kira ini memiliki profek yang sangat bagus. Apalagi 'Gerai Bunda Sugih' (GBS) berada di tempat yang sangat strategis di Kabupaten Bekasi ini. Termasuk komitmen pengelolanya yang sangat tinggi. Semoga apa yang dirintis Ibu Sugih ini dapat menghasilkan buah yang baik untuk ke depannya. Terutama bagi kelompok-kelompok ibu-ibu produktif di Kabupaten Bekasi ini," ujar Rully.

Menurut dia, PNM itu hadir, sebagai solusi peningkatan kesejahteraan melalui akses permodalan, pendampingan dan program peningkatan kapasitas para pelaku usaha, khususnya untuk membantu permodalan bagi kaum ibu-ibu yang bergerak di lingkup usaha mikro.

BACA JUGA: Menteri Teten Dorong Koperasi Pangan Masuk Dalam Skala Bisnis

Tak hanya itu, Rully juga mengatakan bahwa ada juga  lembaga layanan umum (BLU) di Kementerian Koperasi dan UKM, seperti Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB) yang saat ini dikhususkan untuk membantu koperasi.

"Bahkan kita juga membantu pelatihan atau diklat-diklat, seperti menyangkut kemasan dan permasalahan lainnya agar menjadi lebih baik ke depannya. Termasuk di dalamnya terkait bantuan pengurusan hak merek," ujarnya.

Terkait bantuan pembiayaan yang akan dilakukan PNM terhadap GBS nantinya, Hadi Purwanto selaku pemimpin PNM ULaMM Cabang Kabupaten Bekasi, mengatakan bahwa pihaknya akan terlebih dahulu mengecek persyaratan yang dibutuhkan sesuai dengan mekanisme aturan yang berlaku.

BACA JUGA: Menteri Teten Dorong Sejumlah UMKM Gabung Dengan Koperasi​​​​​​​

Sebagaimana diketahui, pinjaman modal untuk usaha mikro dan kecil dengan pembiayaan langsung bagi perorangan dan badan usaha melalui Unit Layanan Modal Mikro (PNM ULaMM).

PNM ULaMM dilengkapi dengan pelatihan, jasa konsultasi, pendampingan, serta dukungan pengelolaan keuangan dan akses pasar bagi nasabah.

PNM ULaMM menjadi gerai layanan di bawah satu atap (one stop shopping) bagi para pengusaha mikro dan kecil, yang dilengkapi dengan berbagai dukungan teknis bagi peminjam. Tujuannya adalah, membantu usaha mikro dan kecil agar terus berkembang sekaligus mempercepat kemajuan usahanya.

BACA JUGA: Simak Pengalaman Pelaku UMKM yang Mulai Rasakan Manfaat Program Pemulihan Ekonomi Nasional​​​​​​​

"Nanti akan kami sosialisasikan terkait besaran platform yang bisa diberikan, termasuk besaran bunga yang akan dikenakan kepada penerima bantuan permodalan. Yang jelas, sejak PNM ini berdiri, untuk di Bekasi ini, kami sudah menyalurkan bantuan sebesar 514 miliar," ujar Hadi, kepada wartawan.

Sementara itu, inisiator terbentuknya GBS, Sri Sugiarti, atau biasa disapa Sugih ini, mengharapkan agar pemerintah memberikan perhatian terhadap pelaku usaha kaum ibu-ibu yang tergabung dalam GBS.

BACA JUGA: Kemenkop-UKM Terima 118 Sertifikat Merek Bagi KUMKM dari Menkumham​​​​​​​

"Ya harapannya tentu agar kami mendapatkan akses permodalan dari pemerintah ya, terutama dari PNM atau LPDB. Karena, masalah permodalan memang menjadi kendala bagi kami selama ini, terutama untuk mengembangkan usahanya. Padahal, potensi yang ada di Kabupaten Bekasi, saya melihatnya sangat bagus, sehingga diperlukan dukungan dari semua pihak, termasuk dari pemerintah," ujar Sri.

Apalagi, katanya, pelaku UKM wanita dalam hal ini ibu-ibu, saat ini berjumlah sekitar 100 orang. "Tapi sampai saat ini baru sekitar 60 orang yang bergabung dari 12 kecamatan yang ada di Kabupaten Bekasi," ujarnya menambahkan.

Bahkan, kata Sri, GBS juga memberikan pelatihan-pelatihan kepada para anggotanya, termasuk pengurusan ijin badan hukum dan pendampingan sehingga para pelaku UKM bisa berdiri sendiri dan berkembang sebagaimana mestinya.

"Mudah-mudahan, keberadaan GBS, menjadi solusi bagi kaum ibu-ibu pelaku UKM yang ada di Kabupaten Bekasi. Karena itu, saya berharap program-program pemerintah bisa diimplementasikan ke bawah, agar bisa dirasakan oleh masyarakat menengah ke bawah," katanya lebih lanjut.