Kementerian PUPR Apresiasi Akad Massal 10.000 Unit  KPR Bersubsidi BTN

Sifi Masdi

Tuesday, 26-07-2022 | 09:27 am

MDN
Rumah subsidi [dok:pupr]

 

 

Jakarta, Inako

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) terus mendorong kepemilikan hunian layak dan terjangkau bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), salah satunya melalui program bantuan pembiayaan perumahan. Untuk itu, Kementerian PUPR mengapresiasi gelaran akad massal 10.000 unit Kredit Perumahan Rakyat (KPR) yang diselenggarakan oleh PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk.

 

Hal tersebut disampaikan Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Kementerian PUPR Herry Trisaputra Zuna dalam acara tersebut di Perumahan BSS Bukit Indah Kapuk, Kaluku, Tanralili, Kabupaten Maros, Provinsi Sulawesi Selatan, Sabtu (23/7/2022).

 

 

"Kami juga berharap kepada Bapak/Ibu yang pada hari ini akad kredit serta serah terima kunci agar rumahnya dihuni, rumahnya dimanfaatkan sebaik-baiknya sebagai tempat tinggal, tempat beraktifitas, serta tempat tumbuh kembang anak-anak," kata Herry.

Herry mengatakan, pada tahun 2022, berbagai program kemudahan dan bantuan pembiayaan rumah bagi masyarakat disediakan Pemerintah diantaranya Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), dan Bantuan Pembiayaan Perumahan Berbasis Tabungan (BP2BT).

"Pemerintah terus berupaya agar sektor properti terus tumbuh positif mendukung program pemulihan ekonomi nasional, penyerapan tenaga kerja, dan membantu setiap lapisan masyarakat untuk memiliki hunian pertamanya," ujar Herry.

 

 

Dalam kesempatan tersebut Herry menyebutkan, target penyaluran progam bantuan pembiayaan perumahan TA 2022 yaitu FLPP sebesar 200.000 unit dan BP2BT sebesar 22.000 unit. "Hingga 21 Juli 2022 realisasinya sudah sebagai berikut, yakni FLPP sebanyak 108.023 unit atau setara Rp12 triliun dan BP2BT mencapai 2.910 unit setara Rp113,75 miliar," ujarnya.

 

Dalam menyalurkan dana FLPP tahun 2022, BP Tapera bekerjasama dengan 39 Bank Penyalur yang terdiri dari 8 Bank Nasional dan 31 Bank Pembangunan Daerah baik Konvensional maupun Syariah, salah satunya BTN.


 

 

KOMENTAR