Kementerian PUPR Target Bangun Jalan Baru 3.000 Km dan Jalan Tol 2.500 Km

Jakarta, Inako

Pemerintah terus mendorong ketersediaan infrastruktur konektivitas dalam rangka mengurangi biaya logistik, memperlancar mobilitas serta meningkatkan daya saing bangsa. Pada periode lima tahun ke depan, Kementerian PUPR menargetkan pembangunan jalan baru sepanjang 3.000 km dan jalan tol  sepanjang 2.500 km.

Namun tantangan terbesar dalam proses pembangunan jalan tol adalah pembiayaan infrastruktur. Pasalnya, Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) 2020-2024 diproyeksikan hanya mampu memenuhi 30 persen atau sekitar Rp 623 triliun dari total anggaran untuk penyediaan infrastruktur sebesar Rp 2.058 triliun.

Oleh karena itu, untuk mengatasi gap pendanaan  non-APBN sebesar 70 persen atau Rp 1.435 triliun, Kementerian PUPR mendorong inovasi pembiayaan pembangunan infrastruktur melalui skema Kerjasama sama Pemerintah Badan Usaha  (KPBU)  atau Public Private Partnership (PPP).

Keterlibatan badan usaha melalui skema KPBU akan menghasilkan daya ungkit atau leverage dari hasil investasinya  sehingga keunggulan dapat digunakan untuk membangun infrastruktur lainnya.

Melalui Skema KPBU, pemerintah memberikan berbagai fasilitas dan kemudahan diantaranya dukungan Viability  Grap  Funding (VGF)  berupa jaminan maupun dukungan pendanaan APBN untuk pembangunan sebagian konstruksi jalan tol sehingga meningkatkan kelayakan finansial suatu ruas tol. 

Dalam rangka mendapat pendanaan untuk pembiayaan proyek jalan tol, Kementerian PUPR menggelar market sounding atau penjajakan minat pasar melalui skema  KPBU untuk 4 ruas tol sepanjang 403 km, di Auditorium Kementerian PUPR, Jakarta, Kamis (21/11/2019).

Acara ini dibuka oleh Menteri PUPR  Basuki Hadimuljono dan dilanjutkan dengan presentasi yang disajikan oleh sejumlah pejabat kementerian, antara lain, Kementerin PUPR, Kementerian Keuangan, Kementerian BPN/Bappenas. Acara ini juga dihadiri oleh sejumlah investor yang berminat melakukan investasi di proyek jalan tol.