Kisruh Obyek Wisata Komodo, Semua Perlu Duduk Bersama

LABUAN BAJO, INAKORAN.COM

Anggota Komisi X DPR RI, Andreas Hugo Pareira (AHP) mengimbau Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat, organisasi-orgasasi, dan para pelaku wisata duduk bersama untuk mencari solusi kisruh yang disebabkan oleh kenaikan tarif obyek wisata Taman Nasional Komodo (TNK).

“Saya kira untuk itu Pemda NTT dan perwakilan organisasi-organisasi pelaku wisata perlu duduk bersama untuk mencari solusi demi menghentikan aksi-aksi demo di Labuan Bajo,” ujar AHP dalam konferensi pers yang diterima media ini pada Kamis (4/8/2022).

“Situasi Labuan Bajo dengan suguhan aksi-aksi demo merupakan suguhan yang buruk bagi wisatawan dan negatif campaign untuk Labuan Bajo-Flores. Kalau demo mogok massal ini berlangsung terus, lama kelamaan wisatawan enggan dan tidak nyaman berkunjung ke Labuan Bajo–Flores.”

Menurut AHP, kenaikan tarif masuk TNK menimbulkan shock bagi pelaku wisata yang mengkhawatirkan berkurangnya kunjungan wisatawan ke Labuan Bajo.

Baca juga

Jepang dan ASEAN Sepakat Untuk Bekerja Sama Dalam Keamanan Maritim di Indo-Pasifik

Hal ini berimbas pada menurunnya pendapatan para pelaku wisata dan ekonomi kreatif yang baru saja mulai pulih dari situasi pandemic.

Pemerintah menaikkan tarif masuk TNK dengan alasan mahalnya biaya konservasi. Namun pelaku wisata mencurigai alasan tersebut, sebab Pemprov NTT memberikan hak monopoli pengelolaan TNK kepada BUMD Flobamora.

AHP juga meminta Komisi X DPR RI untuk mengagendakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) mengundang Kemenparekraf, Perwakilan Pelaku Wisata di Labuan Bajo, Badan Pelaksana Ototita Labuan Bajo-Flores (BPOLBF) dan PT Flobamora pada massa sidang yang akan datang.